Target Pajak Meleset Jauh, Pemerintah dianggap tidak Kreatif

Penerimaan pajak yang meleset jauh dari targetnya diduga akibat lemahnya daya beli masyarakat. Diperkirakan dampak penghapusan subsidi BBM tidak mampu diatasi oleh pemerintah hingga daya beli masyarakat jatuh cukup dalam. Padahal dengan dana trilyunan dari penghapusan subsidi BBM, pemerintah bisa menggunakannya lebih kreatif dalam menahan jatuhnya daya beli masyarakat.

Pemerintah cenderung “royal” atau “boros” dengan menggunakan dana hasil penghapusan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur. Padahal jauh lebih baik dana tersebut digunakan menggerakan perekonomian rakyat dan industri yang berorientasi ekspor. Dana tersebut harusnya diprioritaskan mendongkrak daya beli masyarakat yang sudah jatuh akibat penghapusan subsidi BBM.

Memang pembangunan infrastrutur penting, tapi apa gunanya bila perekonomian terlanjur jatuh. Justru jauh lebih baik menggerakan perekonomian dulu, disini terlihat pemerintah tidak memiliki skala prioritas dalam membangun perekonomian. Boleh dibilang asal-asalan, soalnya hanya mengandalkan investor asing untuk masuk dengan adanya infrastruktur yang baik.

Padahal sudah diketahui indeks investasi kita masih sangat rendah, investor belum tentu datang meski infrastruktur sudah siap. Apalagi dengan ekonomi domestik yang suram, investor malah enggan untuk masuk. Model “warung kopi” dalam menarik investor ini sudah bukan jamannya lagi.

Justru investor akan masuk bila kondisi ekonomi bergerak dan mereka masuk dalam struktur yang aman serta menguntungkan. Dalam kondisi saat ini, meski dengan deregulasi habis-habisan investor masih enggan masuk. Lihat saja di bursa, meski sudah keluar kebijakan ekonomi berjilid-jilid, tetap saja investor asing pada enggan masuk.

Menghapus subsidi BBM boleh-boleh saja, asal bisa menangkal dampaknya. Namun disini pemerintah terperosok pada lubang yang digalinya sendiri, pemerintah hanyut oleh persoalan yang dibuatnya sendiri. Akibatnya nyaris perekonomian stagnan dan melambat, bahkan cenderung lesu tak bergairah.

Pangkal persoalan sangat jelas, pemerintah tidak kreatif dalam membuat program ekonomi dari dana penghapusan subsidi BBM. Harusnya dana tersebut bisa digunakan untuk menggerakan industri yang berorientasi ekspor, apapun jenisnya, sangat banyak potensi UKM maupun industri kecil menengah yang bisa digerakan dalam jangka pendek untuk menghasilkan barang ekspor. Dengan ini akan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli sekaligus memenuhi target penerimaan pajak.

Memang pemerintah patut disalahkan atas program dan kebijakan yang tumpul dalam mendongkrak daya beli masyarakat hingga target pajak tidak terpenuhi. Dengan dana trilyunan rupiah, harusnya bisa digunakan menggerakan ekonomi masyarakat. Sekarang pemerintah jadi tenggelam dalam lingkaran persoalan akibat target pajak tak terpenuhi, utang membengkak, kondisi fiscal terancam dan stabilitas ekonomi di ujung tanduk.