Harga Minyak Dunia Anjlok, Mungkinkah Harga BBM Turun?

Sudah beberapa minggu ini harga minyak dunia dalam tekanan, harganya terus turun menembus level terendahnya. Padahal biasanya di musim dingin harga minyak dunia cenderung naik oleh permintaan yang meningkat. Hal ini bisa terjadi karena lesunya ekonomi cina yang menjadi salah satu pemakai terbesarnya. Mungkinkah anjloknya harga minyak dunia ini bisa menurunkan harga BBM?

Memang pemerintah saat ini cenderung mengurangi dan menghapus subsidi BBM, sehingga harganya akan mengikuti harga minyak dunia. Namun dilemanya saat ini rupiah sedang dalam tekanan. Sudah beberapa minggu ini nilai tukar rupiah merosot menembus level psikologisnya.

Tentu saja dengan turunnya nilai tukar rupiah, harga BBM tidak bisa mengikuti turunnya harga minyak dunia. Memang serba sulit di tengah usaha menaikan daya beli masyarakat, lagi-lagi turunnya harga minyak dunia tidak bisa dimanfaatkan untuk menurunkan harga BBM. Apalagi dengan kondisi deficit anggaran yang semakin membengkak, justru subsidi yang masih diberikan bakal dipangkas habis.

Anjloknya harga minyak dunia ini juga mengirim sinyal buruk ke ekonomi dunia yang sudah mengalami perlambatan selama setahun ini. Bisa diartikan bahwa peluang recovery ekonomi dunia bakal semakin berat. Apalagi bagi Indonesia dengan kondisi indicator ekonomi tahun ini yang kurang menggembirakan, maka impian untuk berlari di awal tahun depan bakal sirna dengan sendirinya.

Berkali-kali sikap optimis pemerintah dihadapkan pada realita yang kurang menggembirakan, bahkan cenderung “too optimis” tanpa melihat indicator ekonomi dan kondisi global yang masih lesu. Bisa jadi target-target yang diharapkan bakal terlalu tinggi dari capaian yang mungkin akan kembali mengecewakan.

Beban berat memang masih bakal dihadapi, untuk bisa bertahan saja masih sulit, apalagi untuk bisa tumbuh. Inilah hal yang mungkin harus disadari oleh pemerintah untuk lebih focus pada kenyataan daripada menggumbar impian yang sulit tercapai. Cita-cita atau impian boleh setinggi langit, tapi realita juga harus dihadapi.

Ini agar kita tidak cenderung hidup dalam impian yang tak kunjung usai. Pada akhirnya beban berat bakal dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dengan melemahnya kembali rupiah. Harga-harga kebutuhan pokok diperkirakan bisa bergerak naik kedepannya.

Byarpet Makin Parah, Krisis Listrik di Depan Mata

Sudah beberapa minggu ini pemadaman listrik bergilir semakin sering terjadi. Biasanya hanya 6 jam bisa menjadi 12 jam lebih. Biasanya tiap minggu, kini menjadi beberapa kali tiap minggu. Kondisi ini memang tidak merata, tapi dirasakan di banyak tempat.

Dari data PLN memang menyatakan adanya pasokan listrik yang sudah tak mampu memenuhi permintaan yang berkembang. Disamping juga adanya kerusakan gardu listrik yang sudah waktunya maintenance. Ini dimungkinkan keterlambatan pemeliharaan ataupun penggantian trafo membuat manajemen servise semakin beresiko.

Keluhan dari konsumen tentu saja makin kencang, terutama mereka yang tidak memiliki backup pasokan listrik. Namun yang paling terpukul adalah konsumen UKM informal, bisnis kecil yang terlalu rentan oleh ketiadaan listrik. Penghasilan mereka bisa nol dalam sehari saat listrik mati dalam periode lebih dari 12 jam.

Bagi rumah tangga mungkin masih bisa bertahan, meski beberapa cukup menderita akibat tidak adanya listrik di cuaca yang sangat panas ini. Belum lagi keluarga dengan anggotanya yang sakit, mereka akan semakin sulit untuk bertahan di cuaca yang panas ini. Kebanyakan memang hanya bisa mengeluh, tanpa tahu akhir dari keluhan ini.

Memang dilemma yang cukup memusingkan juga dihadapi oleh PLN. Sudah cukup lama alarm akan pasokan yang semakin tidak mencukupi permintaan yang meningkat sudah diutarakan. Hanya memang keterbatasan anggaran membuat pembangunan pembangkit listrik jadi tersendat.

Program listrik 35 ribu megawatt juga sudah dicanangkan, tapi diperkirakan akan terlambat dalam mengatasi permintaan yang meningkat. Memang harusnya pemerintah segera melakukan langkah efisiensi penggunaan listrik. Ini bisa dilakukan dengan segera meningkatkan tarif listrik kelas atas non industri atau jasa.

Diperkirakan hampir separuh menikmati tariff listrik yang terlalu murah. Selebihnya memang rata-rata masyarakat ekonomi menengah bawah yang amat tergantung pada listrik yang murah. Memang cukup sulit mengatur golongan tariff yang tumpang tindih, ini yang menjadi penyebab inefisiensi pula dalam pemasukan PLN.

Perubahan besar yang dilakukan era sebelumnya tidak ditindaklanjuti. Justru perubahan disikapi dengan membawa pejabat PLN sebelumnya ke ranah hukum. Kreatifitas dalam meningkatakan efisiensi kelistrikan dan penanggulangan byarpet disikapi dengan sinis dan politis. Ini menyebabkan perkembangan pasokan listrik menjadi terhambat.

Policy pemerintah yang berubah drastis menyebabkan persoalan sendiri yang membuat krisis listrik terjadi lagi. Bila sebelumnya krisis listrik karena BBM mahal, kali ini karena aturan atau policy pemerintah yang menghambat perkembangan kelistrikan. Besar kemungkinan akan terjadi krisis listrik berkelanjutan dengan lambannya langkah mengatasi lambatnya pasokan listrik ini.  

Kemana Arah Kebijakan Subsidi Listrik?

Rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA menimbulkan polemik, hingga pemerintah urung melaksanakannya. Apabila dikaitkan dengan kebijakan penghapusan subsidi secara keseluruhan untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur, terlihat pemerintah menghadapi dilemma. Disatu sisi masih mengandalkan pertumbuhan konsumtif, disisi lain penghapusan subsidi bisa menekan angka pertumbuhan ekonomi kedepannya.

Ini terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat penghapusan subsidi BBM, telah menekan angka pertumbuhan ekonomi dibawah ekspektasi. Imbasnya tidak itu saja, penghasilan pajak yang diluar target adalah efek domino dari kebijakan penghapusan subsidi. Sampai-sampai merembet pada kondisi fiskal yang mengkawatirkan.

Semua ini akibat perhitungan yang kurang matang atau di luar perkiraan, meskipun banyak kalangan menilai langkah penghapusan subsidi mungkin tepat tapi strateginya yang salah. Strategi eksit dari dampak penghapusan subsidi tidak disiapkan secara matang, hingga pemerintah terbawa pusaran persoalan turunnya daya beli mayarakat.

Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang untuk menaikan daya beli masyarakat tidak terasa dengan segera. Akibatnya ekonomi cenderung melambat dan pemerintah kesulitan mencapai setiap target yang dicanangkan.

Demikian pula dalam penghapusan subsidi listrik yang tujuannya hanya memberi subsidi pada yang membutuhkan, juga menemui jalan buntu. Diperkirakan pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentang keberadaan UKM yang memanfaatkan subsidi listrik. Ini sangat berbahaya, karena penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA ini akan memukul kehidupan UKM kedepannya.

Apalagi dengan sebagian besar UKM berada pada sektor informal, maka golongan ini akan berada di luar radar pemerintah. Besar kemungkinan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA ini akan menimbulkan krisis ekonomi di kalangan bawah. Meskipun dalihnya akan menata subsidi listrik bagi yang benar-benar miskin, namun bisa kontra produktif dengan langkah memajukan industri UKM.

Sebagian besar korban PHK yang gagal mendapatkan pekerjaan, mengisi golongan UKM informal. Golongan ini jelas-jelas di luar data ekonomi yang dimiliki pemerintah.

Disini terlihat tidak jelasnya arah pemerintah dalam mengembangkan industri nasional terutama sektor UKM. Beban listrik yang terlalu berat bisa menghancurkan industri UKM ini. Apalagi kalau disuruh bersaing dengan produk cina yang tarif listrik industrinya sangat murah, maka terlihat pemerintah tidak berpihak pada industri nasional.

Dilema Pengadaan Listrik dari Panel Surya

Listrik dari sinar matahari atau solar power ini bukan barang baru. Sudah lama diinisiasi dan diterapkan di banyak tempat. Hanya karena mahalnya peralatan panel surya atau solar cell membuat pengadaan energi matahari ini tidak begitu cepat berkembang.

Masih banyak hambatan di pengadaan peralatan panel surya dan pemeliharaannya yang tidak murah. Ini membuat orang ragu dan antipati. Meski dalam perkembangannya harga panel surya dan peralatan pendukungnya semakin murah, orang masih enggan karena system yang masih belum jelas. 

Pemerintah masih mendorong PLN untuk menangani pembelian listrik yang dihasilkan dari panel surya yang dikelola oleh masyarakat. Padahal PLN super sibuk dengan programnya sendiri, mulai dari pengadaan pembangkit listrik 35 ribu MW, pembangunan transmisi, penyediaan token listrik, yang semua ini masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Ini membuat program panel surya ini membebani PLN daripada meringankan masyarakat akan biaya listrik yang mahal.

Disini peran monopoli listrik oleh PLN melahirkan pelayanan dan perkembangan kelistrikan yang amburadul. PLN sudah megap-megap bersaing dengan diri sendiri, sehingga listrik murah masih jauh panggang dari api. Padahal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri adalah listrik yang murah.

Memang pengadaan panel surya tidaklah murah, meski banyak yang berkepentingan bilang harga panel surya sudah murah sekali tapi sebenarnya tidak menguntungkan. Lebih banyak jebloknya dari penghematan yang digembor-gemborkan. Sekarang masyarakat disuruh beli ramai-ramai agar industri panel surya bisa berkembang dan harga bisa ditekan. Kenapa tidak dibalik saja, Negara menyediakan panel surya yang murah seperti program tabung gas?

Bukankah pemerintah bisa menggunakan dana penghapusan subsidi listrik untuk program listrik panel surya? Mungkin dengan membangun industri panel surya besar-besaran, ada kemungkinan harga panel surya lebih ekonomis. Sekarang hitung-hitungannya masih ruwet dan rugi banyak bila memakai panel surya untuk pengadaan listrik sehari-hari.

Mulai dari harga aki atau penyimpanan listrik yang mahal dan gampang aus, sampai harga pembelian listrik oleh PLN yang sangat tidak adil. Semua ini menandakan tidak efisiensinya perusahaan Negara, bekerja sedikit maunya untung banyak. Kembali rakyat yang harus mensubsidi Negara, seperti kasus harga BBM dan semacamnya.

Bila pemerintah ingin serius mengembangkan listrik mandiri panel surya, maka harus memiliki inisiatif dulu. Beri rakyat perangsang, mulai dari harga panel surya yang ekonomis, harga listrik yang ekonomis, sehingga akan tercipta efek domino dari booming pengadaan panel surya. Pada akhirnya penghematan dan energi bersih akan dirasakan oleh semua pihak.

Sektor UKM Informal Terancam Penghapusan Subsidi Listrik 450/900 VA

Mungkin kebijakan ekonomi berjilid dan berseri yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya memanjakan pengusaha kaya. Sedangkan bagi UKM akan lebih tertekan dengan rangkaian kebijakan ekonomi tersebut. Lihat saja rencana penghapusan subsidi listrik 450-900 VA diperkirakan akan menghantam sektor UKM, terutama UKM informal yang memang tak memiliki akses kemanapun.

UKM informal ini memang tak memiliki surat atau ijin usaha, tak punya NPWP, tak memiliki akses ke perbankan, namun menjadi mayoritas UKM di Indonesia. Sektor ini memang sangat besar jumlahnya. Mereka yang kena PHK dan kesulitan mencari kerja, akan masuk dan mengisi sektor UKM informal ini.

UKM bonek atau modal nekad ini memang tak punya pilihan untuk bertahan hidup. Kebanyakan dengan modal pas-pasan dari uang pesangon PHK, mau masuk golongan miskin tidak diterima, mau masuk kelas di atasnya tak memiliki surat yang disyaratkan. Akibatnya posisi mereka serba susah, tidak masuk dalam program kebijakan ekonomi pemerintah.

UKM informal ini hidup sendiri tanpa sentuhan tangan pemerintah, bahkan tak menikmati pajak yang telah mereka bayarkan. Kebanyakan pajak justru larinya ke orang kaya, yang menikmati insentif ataupun deregulasi investasi. Meski pemerintah beralasan ada paket KUR buat sektor UKM ini, tapi buat UKM informal tidak merasakan kebijakan KUR tersebut.

Justru UKM informal ini merasakan tekanan dari pemerintah, seperti penghapusan subsidi listrik bagi golongan 450/900 VA. Mereka harus rela membantu Negara menutup defisit anggaran secara tidak langsung. Memang sektor UKM informal ini tak akan masuk dalam kalkulasi pemerintah, posisinya yang abu-abu ini sulit menempati struktur ekonomi yang ada.

Pemerintah mungkin memasukan UKM informal ini ke dalam golongan pengangguran, yang memang tak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal dalam saat sulit, sektor inilah yang membuat ekonomi negeri ini masih bisa bertahan. Sektor UKM informal inilah yang menutupi kewajiban Negara dalam memberikan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Namun untuk sekian kalinya saat Negara sedang berbenah dengan kondisi keuangan, sektor UKM informal ini harus membantu menutupi defisit anggaran Negara. Soalnya hanya pengusaha kaya saja yang pantas mendapatkan bantuan untuk menggerakan ekonomi.

Penemuan Minyak dalam Jumlah Besar di Amerika, Harga Komoditas semakin Tertekan

Boleh saja rupiah menguat dalam beberapa minggu ini, namun sampai seberapa lama tidak ada jaminannya. Justru sebuah kekuatiran mulai timbul dengan berita penemuan minyak dalam jumlah besar di pantai barat Amerika. Apa hubungannya antara penemuan minyak ini dengan rupiah?

Memang tidak ada hubungannya secara langsung, namun dalam ekonomi global semuanya sudah terkoneksi. Satu peristiwa besar bisa menimbulkan efek domino ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia dengan mata uang rupiahnya yang sangat rentan oleh faktor eksternal. Rupiah mudah sekali bergejolak oleh kondisi di luar negeri, ini karena memang fundamental rupiah sangat rapuh dan kalah dalam berkompetisi dengan ekonomi global.

Penemuan minyak dalam jumlah besar di Amerika bisa menjadi tonggak berakhirnya era barang komoditas, yang sebenarnya sudah berakhir sejak akhir 2014. Saat secara politis “Obama administration” memutuskan meningkatkan produksi minyak untuk menghantam Rusia. Hasilnya cukup efektif, minyak dunia yang biasanya di angka 100 dollar perbarrel, kini hanya di kisaran 50 dollar perbarel. Bukan tidak mungkin dengan Amerika membanjiri lagi produksi minyak, maka harga minyak dunia hanya di kisaran 10 dollar perbarel atau sudah tak bernilai lagi.

Ini juga akan membuat harga batu bara dan komoditas tambang lainnya semakin tidak berharga. Cina yang merupakan pengguna batubara terbesar di dunia, sudah mengurangi permintaannya. Selain batu bara berpolusi, juga sudah kalah dengan harga minyak yang semakin turun.

Ini yang membuat kenapa sektor pertambangan Indonesia ambruk. Semenjak akhir 2014 sektor komoditas terpukul tajam dan harganya sudah semakin tidak berharga. Ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada komoditas membuat rupiah ikut terjengkal oleh ambruknya sektor pertambangan.

Selama ini ekonomi Indonesia memang tidak bisa “move on” dari sektor komoditas. Mayoritas ekspor Indonesia adalah barang komoditas, maka saat ekonomi cina “slowdown” atau menurun, Indonesia ikut terkena dampaknya. Boleh dibilang inilah efek domino, yang mungkin banyak orang tidak memperkirakan akan terjadi.

Penemuan minyak di amerika dalam jumlah besar ini harusnya sudah mulai dipertimbangkan dalam strategi kebijakan ekonomi Indonesia. Ini mengingat kita tak pernah bersiap atas kondisi yang terjadi dan masih berkutat dengan ekonomi konsumtif. Suatu system ekonomi yang membelenggu kemajuan bangsa, meski ini dipertahankan oleh para pejabat ekonomi.

Anggaran belanja Negara yang sudah sangat besar ini dihabiskan untuk menggerakan ekonomi konsumtif. Suatu strategi yang sudah “obsolete”, ini mengingat strategi yang dilakukan Negara-negara di asia timur dengan ekonomi produktifnya, sudah berhasil bertahan dari gejolak ekonomi global. Ekonomi Indonesia bisa bertahan karena memang “too big to fall”, suatu yang dicatat oleh the fed hingga menunda kenaikan suku bunga amerika.

Sekali lagi ekonomi Indonesia masih mendapatkan “belas kasih” dalam pertimbangan kebijakan moneter the fed. Selanjutnya Indonesia harusnya sudah bisa menata diri, memperkuat ekonominya dengan ekonomi yang produktif, perkuat ekspornya dengan barang produktif. Bila tidak bisa maka gejolak rupiah akan kembali terjadi ke depannya.

Penyebab Maraknya Ilegal Mining

Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, hanya pembagian keuntungan ke bawah yang sering tidak fair. Wajar bila sering muncul illegal mining atau penambang illegal yang merusak lingkungan. Lha wong Negara sendiri yang memberi contoh tidak adil ini.

Negara sering mengeruk SDA sekuat tenaga tanpa mempedulikan nasib warga sekitar. Kebanyakan mereka mendapatkan “sampah” atau lingkungan yang hancur daripada royalty ataupun keuntungan dari eksploitasi SDA. Sentralisasi penambangan memang memunculkan penambangan illegal yang tidak puas dengan nasib yang tersisihkan.

Pada banyak kasus yang kaya dan makmur hanya segelintir orang dari penambangan legal ini. Tidak heran rasa iri dan cemburu membuat rakyat layak menentukan nasibnya sendiri. Lha wong Negara tak peduli dengan urusan perut mereka.

Ketidakadilan ini juga buah dari sempitnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan di sekitar daerah tambang. Lagi-lagi Negara patut dipersalahkan, dalam hal ini pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari Negara, bisa disebut sebagai pihak yang rakus, tidak fair dan membiarkan terjadinya illegal mining. Kesalahan pemerintah yang paling besar adalah tidak mendistribusikan hasil penambangan legal secara adil.

Saat muncul tuntutan dari warga sekitar tambang, pemerintah cuci tangan dengan melemparkan tanggung jawab ke pemerintah daerah. Ini menimbulkan dan memberi kesempatan munculnya “lintah” baru setelah pemerintah. Para pemerintah daerah ini menjadi sole agent yang mendayagunakan daerah tambang untuk keuntungan diri sendiri dan kelompoknya.

Para pemda ini muncul sebagai raja baru atau mafia atas pengolahan tambang. Siapapun yang melawan akan digencet bahkan dihilangkan nyawanya. Ini terbukti kasus-kasus penganiayaan, intimidasi pada mereka yang melawan aparat pemda dalam mengolah daerah tambang. Raja-raja kecil ini jauh lebih kejam dari pemerintah, karena menjadi penjajah bagi rakyatnya sendiri.

Demokrasi dan otonomi ternyata bisa memunculkan diktator-diktator baru di daerah. Apalagi dengan sokongan politik dari pusat, maka sulit sekali rakyat keluar dari tekanan para raja kecil ini. Negara yang harusnya hadir melindungi rakyatnya, malah memberi ruang dan kongkalikong menindas rakyatnya.

Perlawanan rakyat kecil ini bukan tidak mungkin akan semakin bergelora bila Negara tak mampu hadir melindungi rakyatnya. Percikan bunga api yang bisa membakar seluruh kehidupan sosial dan menghancurkan negeri ini. Sebaiknya Negara dalam hal ini pemerintah, melakukan evaluasi atas aturan tambang, pembagian royalty dan dampak penambangan bagi masyarakat sekitar.

Sudah saatnya penambangan illegal diberantas secara tuntas, jangan ada lagi yang jadi korban. Mereka yang sudah menikmati hasil tambang secara illegal, harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Mungkinkah Daya Beli Terangkat dengan Menurunkan Harga BBM?

Polemik penyesuaian harga BBM kembali mengemuka, ini setelah daya beli masyarakat turun drastis. Diduga langkah pemerintah menghapus subsidi BBM telah menekan daya beli masyarakat ke titik terendah hingga ekonomi menjadi lesu. Apalagi diikuti PHK masal, maka tak ayal menurunkan ritme pergerakan ekonomi.

Pemerintah dengan berbagai cara berusaha menggerakan lagi perekonomian yang melambat akibat kebijakannya sendiri. Memang pemerintah telah melakukan kebijakan kontra produktif, dengan menaikan harga BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. Alasannya untuk menghindari tekanan pada keuangan Negara akibat beban subsidi BBM, suatu hal yang koinsiden dengan momen yang tidak tepat.

Praktis ekonomi mengalami perlambatan akibat langkah blunder ini, soalnya bila mau bersabar, mungkin kondisi ekonomi tidak memburuk seperti sekarang. Ada efek domino yang sulit dikontrol akibat dari penghapusan subsidi BBM. Rangkaian akibatnya membuat perekonomian menjadi melambat dan stagnan.

Sekarang pemerintah susah payah berusaha membangkitkan laju perekonomian yang sudah dirusaknya sendiri. Suatu hal yang sia-sia, berputar pada persoalan yang dibuatnya sendiri. Salah satu wacana yang mengemuka adalah menurunkan kembali harga BBM.

Pemerintah berharap penurunan harga BBM akan ada dalam kebijakan ekonomi jilid 3. Suatu yang mungkin terlambat atau sulit diharapkan hasilnya. Soalnya kondisinya sudah cukup parah, juga biasanya harga barang-barang tidak akan segera turun dengan menurunkan harga BBM.

Justru harga barang akan dengan cepat naik saat harga BBM dinaikan, bahkan jauh hari sebelum harga BBM naik, semua harga sudah naik duluan. Kondisi ini berbeda dengan saat harga BBM diturunkan, harga barang-barang akan sulit turun. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil dari penurunan harga BBM.

Bukan tidak mungkin wacana penurunan harga BBM hanya bersifat politis, tindakan ambigu karena sulit menemukan formula untuk menggerakan ekonomi yang sudah lesu. Pemerintah tak mau disebut krisis, dan menilai perlambatan yang terjadi akibat faktor eksternal. Padahal tanpa tekanan eksternal, kondisi ekonomi sudah melambat semenjak penghapusan subsidi BBM.

Apapun yang dilakukan pemerintah untuk menggerakan kembali perekonomian akan sulit menemui kesuksesan. Ini karena efek domino dari penghapusan subsidi BBM sudah cukup dalam, seperti rangkaian PHK masal sudah terjadi dan ini sangat sulit dikembalikan hanya dengan formula menurunkan harga BBM. Perlu kebijakan yang komprehensif dalam mengangkat kembali daya beli masyarakat, termasuk menciptakan kembali lapangan kerja baru.

Harga BBM tidak Ekonomis akibat dari Rupiah yang Fluktuatif

Penetapan harga BBM menjadi isu yang sensitif. Sudah cukup lama perubahan harga BBM selalu menimbulkan dilema dan polemik. Ini membuat pemerintah gamang untuk melangkah, dan tidak konsisten dengan kebijakan yang dilakukan.

Saat subsidi BBM dihapus harusnya harganya mengikuti pasar. Namun saat harga minyak dunia turun, pemerintah tak kunjung merubah harganya. Ini membuat masyarakat dan dunia usaha merasa terbebani.

Apalagi dengan kondisi ekonomi yang melambat, dunia usaha dan masyarakat membutuhkan ruang untuk bernafas. Bukannya malah mendapatkan tekanan lebih berat dari harga BBM yang lebih mahal dari harga pasar. Pemerintah nampaknya takut merubah harga yang ada dengan alasan harga minyak yang naik turun.

Apalagi dengan rupiah yang fluktuatif, maka semakin sulit dicari formula yang tepat untuk menentukan harga BBM. Seperti kasus sebelumnya saat harga BBM dibiarkan mengikuti harga pasar, maka terjadi gejolak di sektor riil. Sudah bukan rahasia saat harga BBM naik maka harga barang lainnya bergejolak.

Namun anehnya saat harga BBM turun, harga lainnya tak kunjung turun atau lama turunnya. Ini membuat pemerintah serba salah dan kawatir dengan angka inflasi yang sedang dimonitor secara ketat. Seperti diketahui inflasi sudah cukup tinggi gara-gara penghapusan subsidi kemarin.

Nampaknya memang pola harga BBM naik turun ini tidak sesuai dengan kondisi perekonomian kita. Ekonomi kita masih rentan oleh gejolak, dengan banyak indikator yang masih fluktuatif. Salah satunya ya mata uang rupiah yang menjadi acuan penetapan harga BBM.

Ada semacam ambigu saat pemerintah bilang rupiah undervalue, tapi tak mau menetapkan harga BBM berdasarkan nilai asumsi rupiah dalam APBN. Standar ganda inilah yang membuat penetapan harga BBM menjadi tidak ekonomis dan menimbulkan keraguan di pasar maupun dunia usaha. 

Justru dengan penghapusan subsidi dan menyerahkan harga BBM ke pasar malah membuat indikator baru yang fluktuatif. Ini tentunya menjadi hambatan dalam mengontrol inflasi. Dilemma inilah yang membuat pemerintah tak kunjung merubah harga BBM.

Padahal ini sama saja dengan rakyat dan dunia usaha yang mensubsidi pemerintah dengan harga BBM yang mahal. Sesuatu yang tidak akan terjadi seandainya pemerintah tidak menghapus subsidi BBM secara total. Ada langkah moderasi dalam subsidi BBM, dengan menetapkan harga BBM di bawah harga pasar. Ini dengan acuan harga akan stabil saat harga minyak dunia turun, soalnya trennya memang harga minyak dunia lagi turun untuk jangka waktu yang lama.

Perlukah Harga BBM Turun untuk Menaikan Daya Beli Masyarakat?

Polemik harga BBM kembali menyeruak ditengah kelesuan ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Semenjak subsidi BBM dihapus, praktis harga-harga pada naik dan masyarakat kian tak mampu membelinya. Disini banyak kalangan yang tak sabar menunggu langkah pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi akibat penghapusan subsidi BBM.

Salah satunya dengan usulan menurunkan harga BBM untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Tentunya ini malah menjadi lingkaran setan, baru setahun subsidi dihapus eh mau diberi subsidi lagi. Suatu hal yang mungkin inefisiensi atau tindakan yang blunder.

Banyak kalangan memang masih belum bisa “move on” dari subsidi BBM yang sudah berurat akar dan menghidupi ekonomi nasional. Praktis saat subsidi BBM dihapus kehidupan masyarakat goyah dan tidak bisa bengkit lagi. Disini nampaknya persoalan timbul, dimana dana dari penghapusan subisi BBM ini ternyata tak mampu mengatasi ekses atau dampak dari penghapusan subsidi BBM.

Pemerintah juga tak mampu membuat kebijakan yang bisa menggairahkan ekonomi. Pemerintah nampaknya hanya pandai di teori, tapi pada realitasnya tak bisa mengatasi dampak lesunya ekonomi akibat penghapusan subsidi BBM. Bahkan polemik masih berlanjut dengan harga BBM yang belum begitu diterima masyarakat.

Memang banyak yang masih bergantung pada harga BBM ini, menandakan BBM masih menjadi sumber energi utama. Ini sebenarnya yang menjadi pangkal persoalan energi yang tak kunjug bisa diatasi. Sebenarnya kunci persoalan energi akan bisa diatasi bila diversifikasi energi bisa dilakukan.

Namun pemerintah dan masyarakat nampaknya sudah terjebak dengan persoalan harga BBM, suatu persoalan ruwet bagai benang kusut. Padahal dengan kondisi harga minyak dunia yang anjlok ini saja masih memberikan persoalan. Belum nanti bila harga minyak dunia naik, bisa dipastikan ekonomi akan kolaps.

Tentunya ini jangan sampai terjadi, maka dari itu pemerintah harus fokus dengan kebijakan yang sudah diambil. Menghapus BBM berarti memulai perang dengan inflasi akibat harga barang yang naik, maka disitulah kebijakan utama pemerintah dalam mengatasi inflasi. Pemerintah harus bisa menggerakan perekonomian dari dana subsidi BBM yang dihapusnya tadi.

Penggunaan dana subsidi untuk proyek infrastruktur sebenarnya baik, tapi tidak mengatasi inflasi dengan segera. Harusnya dana penghapusan subsidi BBM ini diutamakan untuk mengerakan ekonomi dulu, memperluas lapangan kerja yang bisa meningkatkan daya beli. Suatu yang blunder bila mengesampingkan dampak penghapusan subsidi BBM, yang ujung-ujungnya pemerintah kembali berkutat dengan persoalan yang dibuatnya sendiri.

Sekarang ini bermunculan paket kebijakan ekonomi yang sebenarnya merupakan langkah untuk mengatasi dampak penghapusan subsidi BBM. Jadi pemerintah sudah membuat persoalan dalam penghapusan subsidi BBM dan sekarang pemerintah sibuk mengatasi akibatnya. Suatu blunder karena terjebak dalam persoalan yang dibuatnya sendiri.