Dampak Positif dan Negatif Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Pertumbuhan penduduk Indonesia, terutama di pulau Jawa mulai mengkhawatirkan. Dari angka yang dirilis BPS pada beberapa tahun terakhir menunjukan kenaikan yang signifikan. Sesuatu yang harus diwaspadai di tengah pertumbuhan ekonomi yang menurun.

Semenjak era reformasi dimulai, praktis program KB atau keluarga berencana berhenti. Produk era rezim orde baru ini menjadi salah satu dari sekian sisa orde baru yang ditinggalkan. Padahal program perencanaan kelahiran atau birth control ini sangat bagus dalam menahan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali ini.

Meski masih ada lembaga seperti BKKBN yang dimasa orde baru begitu ketat mengontrol angka kelahiran, pada masa sekarang sudah tak begitu terdengar. Kalau dulu kegiatan seperti posyandu akan menjadi ujung tombak dalam gerakan dua anak cukup, pada saat ini program posyandu ini kalah dengan BPJS atau program kartu sehat lainnya.

Pemerintah lebih menyehatkan rakyatnya daripada mengendalikan pertumbuhan penduduk yang sudah tak terkendali ini. Diperkirakan pemerintah masih yakin akan bisa memenuhi lapangan kerja dari era baby boomer ini. Padahal angka pertumbuhan ekonomi sudah mulai meredup, dengan anggaran pembangunan yang semakin berat, maka akan sulit sekali menyediakan lapangan kerja dari era baby boomer ini dimasa mendatang.

Memang dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, Negara tak perlu khawatir akan penyediaan tenaga kerja produktif. Namun dengan lapangan kerja yang semakin terbatas, maka penggangguran dan persoalan sosial akan semakin memberatkan anggaran Negara. Lihat saja dengan anggaran kepolisian yang semakin besar, akan semakin sia-sia dengan sumber persoalan sosial yang semakin membesar pula.

Diperkirakan angka kriminalitas, kasus narkoba akan menjadi beban Negara yang bisa menguras habis anggaran belanja Negara di bagian kepolisian. Disamping semakin melebarnya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sesuatu yang harusnya dipertimbangkan lebih urgen daripada sekedar melahirkan kartu sehat tanpa memiliki visi akan persoalan social kedepannya.

Persoalan hutang buat membayar bunga hutang yang berakibat pada pemangkasan anggaran, sebenarnya tak lebih dari anggaran belanja yang terlalu konsumtif oleh beban jumlah penduduk yang terlalu besar. Dimana besarnya anggaran tidak mencukupi dengan beban Negara yang semakin besar. Pemerintah sudah salah strategi dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan yang disokong dari hutang yang semakin membesar, hanya akan menimbulkan bola salju dikemudian hari. Andai Sri Mulyani tidak mampu mengatasi hutang buat bayar hutang ini, maka kita akan mengikuti jejak Yunani dan Negara-negara yang akan terlilit hutang di perekonomiannya.

Harga Obat antara Bisnis dan Kemanusiaan

Kabar dokter terima suap dari perusahaan farmasi sudah bukan rahasia lagi. Jaringan hubungan mereka lewat detailer obat atau sales obat atau medical representative ini bukan barang baru. Ini tumbuh seiring berkembangnya industri farmasi, namun pada akhirnya memang mengakibatkan harga obat menjadi semakin mahal.

Para “mafia” ini berdalih, kalau tak mau tercekik harga obat lebih baik pakai BPJS atau obat generik yang kualitasnya juga sama. Namun dibalik itu seringkali dokter menyalahgunakan keahliannya dan sumpah jabatannya. Pasien yang baru datang dan belum di-diagnose secara jelas akan mendapatkan obat-obatan “eksperimen” atau “sogokan” dari detailer obat.

Saat ini para pasien ini sudah melek teknologi dengan mudahnya bisa tahu obat untuk sakit yang dideritanya. Pasien bisa mengecek di internet dengan cepat dan akurat akan jenis obat yang harus didapatkan. Namun dalam kasus penyakit yang “abu-abu”, sering menjadi mangsa para mafia obat ini.

Harga obat yang diresepkan bisa 10 kali lipat dari harga obat generik. Itupun tidak satu biji, bisa puluhan dan larinya ke para mafia obat ini. Bila ditelurusi, sebenarnya cukup mudah mendapatkan bukti akan mafia obat ini, hanya saja memang berlindung dibalik kerahasiaan medis yang menjadi senjata para dokter.

Bukan bermaksud menuduh tanpa bukti yang jelas, tapi memang kondisinya sudah seperti itu. Pasien berada pada posisi yang lemah, maunya memang agar cepat sembuh maka percaya saja akan resep yang diberikan dokter. Disini terlihat tipis sekali perbedaan antara bisnis dan kemanusiaan.

Dokter bisa berdalih dengan obat yang mahal akan bisa menyembuhkan dengan segera. Namun pasien juga berhak mendapatkan pengobatan yang manusiawi, diberikan obat sesuai dengan sakit yang dideritanya atau bukan menjadi “kelinci percobaan” para mafia obat.

Bila di media lagi ramai dibicarakan dokter yang menerima suap dari perusahaan farmasi, sebenarnya bukan barang baru. Ini sudah terjadi bertahun-tahun tanpa tersentuh kode etik kedokteran atau medis. Simbosis yang saling menguntungkan ini menciptakan mafia obat yang mengatur harga obat menjadi semakin mahal.

Kalau dulu detailer obat ini memberi pulpen dengan nama obat, tas dengan nama obat atau cenderamata lainnya. Saat ini modusnya sudah berkembang lebih canggih, dan semakin lihai menghindari endusan media. Namun sebenarnya praktek “kotor” mereka sudah diketahui publik sejak lama. Biasanya pasien akan menyesuaikan dirinya dengan memilih obat generik yang sejenis dengan resep obat. 

Kenapa Harga Obat makin Mahal?

Diperkirakan tidak semua jenis obat-obatan bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga sebagian memang harus diimpor. Dari obat-obatan yang diproduksi dalam negeripun sebagian besar bahan bakunya juga harus impor. Ini membuat harga obat selalu ikut bergejolak saat rupiah bergerak tak tentu arah.

Banyak dari kita yang tidak menyadari akan hal ini saat rupiah lagi jatuh. Ada yang komen “cintai produk dalam negeri”, “kita tak terpengaruh oleh dollar karena beli makan pakai rupiah”. Semua komen ini mungkin akan terhenyak bila melihat besarnya impor bahan baku farmasi yang mencapai lebih dari 95 persen dari total kebutuhan nasional.

Wajar bila industri farmasi dan obat-obatan cukup “sesak” saat rupiah melemah dan bergejolak. Meski pada akhirnya harus terus merubah harga obat sesuai dengan harga bahan impornya, namun yang terbebani juga masyarakat pula. Mungkin saja yang ikut BPJS akan sedikit longgar, tapi sebenarnya tidak semua obat dicover oleh BPJS.

Apalagi dengan kondisi BPJS yang sudah “empot-empotan” alias merugi terus karena memang bebannya lebih besar daripada pemasukannya. Pada akhirnya Negara terbebani pula dengan harga obat-obatan yang mahal ini. Negara harus terus menalangi kerugian BPJS bila tidak ingin BPJS berhenti beroperasi.

Diperkirakan dari obat-obatan inilah BPJS bisa “tekor” cukup banyak. Padahal bila mau kreatif, bisa dilakukan penghematan cukup besar dari pengelolaan obat-obatan ini. Bisa saja BPJS mengurangi jenis obat yang dicover, untuk mengurangi kerugian atau berharap pemerintah bisa mengatasi mahalnya harga obat.

Disini pemerintah bisa saja menggerakan industri bahan baku obat-obatan, atau menyerahkan kembali ke masyarakat. Bila dikawatirkan bisa mengganggu kesehatan masyarakat, maka disini peran pengelola BPJS agar lebih selektif dalam mencover obat. Ada masa memang kinerja BPJS ini ditingkatkan dan lebih kreatif.

Selama ini SDM pelayanan kesehatan memang masih kurang, sangat wajar banyak yang berduit lebih memilih berobat keluar negeri. Padahal prosedur, teknik dan obat-obatnya sama, tapi pelayanannya yang berbeda. Perlu perbaikan yang massif di layanan kesehatan agar bisa bersaing di Masyarakat ekonomi asean.