Kebijakan Zero Enemy Membuat Teknologi Rudal Tertinggal

Indonesia boleh dibilang jauh tertinggal dalam pengembangan teknologi rudal. Kalah dengan India, Pakistan, Iran bahkan Negara kecil seperti Swedia. Padahal teknologi rudal ini sangat penting dalam diplomasi dan hubungan internasional, termasuk pula dalam kasus LCS atau Natuna yang semakin memanas. Disini semakin terlihat kebijakan luar negeri maupun militer yang tidak terencana dengan baik.

Memang sih siapa mengira Cina yang selama ini “mesra” hubungannya dengan kita, alias sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, mulai berani mengusik kawasan ZEE Natuna. Tentunya semua ini tidak diperhitungkan karena policy bebas aktif atau zero enemy thousand friend ini telah membuat posisi tawar semakin lemah. Ini pula yang membuat doktrin militer dan strategi pembelajaan alusista menjadi salah arah.

Akibatnya tentu saja mempengaruhi penguasaan industri strategis, termasuk penguasaan teknologi rudal di dalamnya. Padahal rudal ini memiliki nilai tawar yang tinggi dengan anggaran yang tidak terlalu besar. Pastinya Cina tidak akan berani mengusik ZEE Natuna bila kita memiliki rudal yang bisa menjangkau base militernya di Spratly, yang jaraknya sekitar 1000 km dari Natuna.

Mungkin kalau bicara perang akan sangat complicated, namun agresifitas Cina sudah bisa terlihat dengan anggaran militer yang tidak transparan dan membengkak. Tiap tahun ada saja destroyer yang keluar dari galangan kapalnya. Belum lagi kapal induk kedua dan ketiga yang sudah terlihat bentuknya.

Memang sih kita tak akan mampu menandingi belanja militer Cina, tapi bila kita memiliki deteren militer yang lebih baik, tentunya cina akan pikir panjang mengusik ZEE natuna. Bisa saja kapal selam, rudal balistik yang semuanya memiliki rasio retaliate yang tinggi. Boleh saja Cina memiliki 10 kapal induk, ratusan destroyer, ratusan kapal selam, kalau kita punya kapal selam dan rudal yang bisa menjangkau base militer di spratly, bahkan mainland maka Cina tak akan main-main dengan Natuna.

Selama ini memang Cina menjadi tukang bully bagi Negara di kawasan Laut Cina selatan, karena memang tak ada yang mampu menandinginya. Lihat saja konflik sehari dengan Vietnam, puluhan tentara Vietnam dibabat habis di saat perang di Johnson south reef. Terlihat agresifitas cina yang harus diwaspadai jauh hari, padahal kejadian ini sudah 28 tahun yang lalu.

Hal inilah yang membuat Vietnam mempersenjatai diri dengan impor senjata strategis, termasuk kilo submarine, rudal menengah, serta peluncur roket yang mampu mencapai kawasan spratly. Bisa jadi kita mengambil pelajaran dari kasus Vietnam ini, dengan mengatur ulang strategi belanja militer yang tepat.

Kebijakan zero enemy sudah harus ditinggalkan, tentunya dengan konsekwensi membangun industri militer yang memiliki deteren yang tinggi. Seperti proyek kapal selam yang dibangun secara mandiri patut ditiru. Disini perlu lompatan besar dalam mengakuisisi teknologi rudal dengan cepat. Baik dengan TOT 100 persen atau parsial. Beberapa opsi sebenarnya bisa dirangkul semua, seperti tawaran dari Swedia dalam RBS15 atau kerjasama dengan Ukrania dalam pengembangan roket. Semua ini harus menjadi prioritas karena teknologi rudal ini sangat besar deterennya. Sedang rencana TOT rudal C705 dari Cina sebaiknya dibatalkan, pertama karena kita berkonflik dengan Cina sehingga bisa kena embargo setiap saat, kedua teknologi C705 ini sudah obsolete.

Sebaiknya pula anggaran riset roket atau rudal ini diperbesar sehingga bisa menguasai teknologi lainnya termasuk radar jarak jauh, satelit, serta defense system lainnya. Dengan anggaran yang terbatas, paska pemotongan anggaran maka perlu dikaji ulang pengadaan alusista yang hanya menjadi sitting duck bagi rudal jarak jauh Cina. Apalagi Cina punya ribuan rudal supersonic yang bisa membuat armada laut dan udara lumpuh dalam sekejab. Tentunya  semua ini jangan sampai terjadi, makanya harus punya deteren retaliate yang bagus.

Pengaruh Pemangkasan Anggaran pada Pengadaan Alusista

Persoalan hutang untuk bayar bunga utang yang berujung pada pemangkasan anggaran, nampaknya akan mempengaruhi pengadaan alusista yang sedang berjalan. Meskipun sebagian besar sudah disetujui bappenas, besar kemungkinan akan ditimbang lagi kelayakannya di depkeu. Meja terakhir yang akan meloloskan proyek seperti penggadaan iver-class atau light destroyer ini bakal mengkaji kembali pengaruhnya bagi stabilitas fiscal.

Di tengah kasus Natuna yang memanas, sebenarnya presiden yang sudah berkunjung di salah satu kapal perang di Natuna ini mengisyaratkan agar tidak mengutak-atik anggaran untuk keamanan Natuna. Namun bisa jadi tidak diutak-atik atau dibatalkan istilah kasarnya, ada kemungkinan akan ditunda. Ini mengingat anggaran pengadaan kapal perang light destroyer ini cukup besar.

Juga sebenarnya tergantung pada proposal yang diajukan oleh kemenhan dalam pengaruhnya terhadap kestabilan fiscal. Andai proyek pengadaan kapal perang ini bisa dilakukan di dalam negeri dengan komponen local di atas 80 persen, mungkin depkeu tidak akan keberatan. Namun diperkirakan peralatannya masih impor semua, meski untuk komponen baja sudah mulai dipasok oleh PT Krakatau Steel, tapi komponen kapal perang seperti mesin, sensor atau persenjataan diperkirakan masih impor dengan rasio yang masih sangat besar.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani bukan saja untuk menekan besarnya hutang untuk membayar bunga saja, tapi agar anggaran dari hutang ini memiliki nilai manfaat atau komersial. Anggap saja anggaran dari hutang dengan bunga 2 persen pertahun hendaknya bisa menghasilkan 5 persen profit, itu istilah orang ekonomi. Meskipun untuk masalah keamanan nasional tidak ada istilah profit dalam pengadaan anggarannya, seperti NKRI harga mati.

Namun tidak adakah pilihan dalam menghadapi kondisi Natuna yang memanas ini?

Tentu saja pilihan masih banyak, hanya memang negeri seberang dalam hal ini Cina dalam beberapa tahun ini sudah membangun banyak armada kapal perang destroyer dan kapal induk ke 2 serta ke tiga sudah mulai terlihat bentuknya. Bila mereka sandar di zona ZEE natuna, maka apa yang menjadi pilihan Jakarta.

Sudah beberapa kali Cina melakukan water test atau menguji reaksi Indonesia, dengan 8 dash line, 9 dash line dan mungkin 10 dash line yang akan melingkari kepulauan Natuna. Tentu saja pilihan NKRI harga mati tanpa persenjataan yang memadai akan sama saja dengan bunuh diri. Mereka yang di front line bisa tidak bahagia dengan kebijakan Jakarta dalam menangani kondisi Natuna.

 Apalagi bila dibandingkan dengan Vietnam, dengan GDP yang lebih rendah, masih bisa mendatangkan 6 kilo class submarine, SAM jarak menengah. Meskipun memang kondisinya berbeda dengan Indonesia dalam posisi sengketa frontal yang lebih besar, tapi setidaknya bisa mengimbangi kondisi yang sedang berkembang. Kita sebenarnya on the right tack dalam pengadaan alusista, yaitu dengan menggerakan industri local sebagai produsen alusista nasional.

Ini sebenarnya yang dikejar oleh depkeu, agar industri militer ini lebih cepat menyerap transfer teknologi dan menguasai mayoritas pengadaan komponennya. Sehingga tidak sia-sia cari hutang buat bayar bunga hutang.

Pengaruh Pangkalan Subic bagi Kepentingan Nasional Indonesia

Mungkin terlalu jauh menghubungkan masa depan Freeport di papua dengan kehadiran kembali Amerika di pangkalan Subic. Apalagi Amerika sudah lama menempatkan ribuan marinir dan armada USMC di Darwin Australia. Bagian timur Indonesia jauh hari sudah dalam pengaruh Amerika tanpa bisa dibalas oleh Jakarta.

Meskipun Jakarta sudah berencana membangun armada ketiganya di Sorong, masih kalah cepat dengan aktifitas USMC di kawasan Indonesia Timur. Bila dihitung patroli yang dilakukan armatim masih kalah jauh dengan lalu lalang armada USMC maupun US Navy di Indonesia Timur. Beberapa kali rombongan LPD USMC dengan membawa skuadron osprey menyambangi Bali dan menyisir bagian timur Indonesia.

Kehadiran kembali Amerika di Subic, Philipina mungkin akan mempercepat pembangunan armada ketiga Indonesia, disamping memang serba kalah cepat. Namun cukup menjadi “presence”, bahwa Jakarta tidak tinggal diam dengan pergerakan armada amerika. Dari kepentingan nasional Indonesia yang sudah dalam posisi yang semakin sulit.

Kehadiran kembali Amerika  di subic juga memotong aliansi Jakarta-beijing yang semakin mesra akhir-akhir ini. Praktis saja Jakarta tak punya back-up bila Papua menggeliat, atau cina tak akan mendapatkan dukungan bila laut cina selatan memanas. Disini langkah amerika kembali ke subic membuat perubahan konstelasi di asia tenggara dan asia timur.

Sudah lama Jakarta ingin memutus pengaruh amerika di papua, apalagi dengan tekanan dari berbagai pihak yang semakin membesar. Hanya saja anggaran yang terbatas, membuat sulit bagi Jakarta menangkal pergerakan politik amerika. Posisi Jakarta Cuma bisa mengikuti, sebari mencari jalan keluar dari pengaruh amerika.

Papua masih terlalu berharga untuk dilepas, kekayaan alamnya menjadi sumber penting bagi perekonomian Indonesia. Langkah pemerintah yang mengelontorkan dana cukup besar dalam membangun infrastruktur di papua dan Indonesia timur adalah langkah yang patut dipuji. Ini menandakan bahwa Jakarta masih memiliki pengaruh yang kuat atas kawasan Indonesia timur.

Jakarta harus cerdik dalam menyikapi habisnya masa kontrak Freeport di papua. Besar kemungkinan kontraknya akan diperpanjang dengan persyaratan yang semakin menguntungkan Jakarta. Ingat bila tak mampu menandingi, maka merangkulnya adalah hal yang terbaik.