Lemahnya Transparansi di Perusahaan Negara

Sudah lama perusahaan Negara atau BUMN menjadi lahan bisnis yang menggiurkan bagi para elit politisi dan kroni-kroninya. Meskipun sudah mulai berubah dan bergerak menuju keterbukaan, namun isu transparansi masih mengemuka. Banyak transaksi mencurigakan yang berujung dari nepotisme atau hubungan bisnis dengan manajemen BUMN.

Memang Negara memiliki kuasa atas modal yang ditaruh di BUMN dengan menempatkan wakilnya di perusahaan tersebut, namun kondisi ini cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini membuat BUMN lebih dari rekening para pemegang kekuasaan. Kondisi ini sudah berlarut-larut hingga membuat banyak BUMN ini sudah sangat kronis operasionalnya.

Siapapun yang berkuasa tetap tak rela melepaskan pengaruh untuk mendapatkan dana dari BUMN tersebut. Penempatan wakil pemerintah di BUMN tak lebih dari ajang memeras daripada mengembangkan BUMN ini lebih maju. Ini artinya BUMN tak lebih dari sebuah perusahaan politis dan menjadi milik penguasa.

Padahal harusnya sudah dipisahkan antara kepentingan politis dan pengawasan yang lebih professional. Justru penempatan komisaris independent bisa lebih baik dari para komisaris yang ditunjuk oleh pemerintah. Mungkin perlu perubahan menyeluruh atas aturan dalam pengelolaan BUMN yang lebih baik.

Aturan yang lebih terbuka dengan menempatkan orang-orang yang kapabel di bidangnya, bahkan kalau perlu BUMN sudah harus diprivatisasi. Ini untuk membuat BUMN menjadi perusahaan yang lebih terbuka dan lebih transparan dari transaksi-transaksi yang mencurigakan antara manajemen BUMN dengan kroni-kroninya. Sampai saat ini boleh dibilang masih terjadi transaksi mencurigakan dan tender terselubung yang dilakukan oleh manajemen BUMN.

Ini bukan rahasia lagi, soalnya hanya meng-gemuk-kan para subkontraktor yang notabene milik orang-orang dilingkaran kekuasaan dan manajemen BUMN. Tentu saja akan sulit ditelusuri bukti akan transaksi mencurigakan ini, soalnya semua dilakukan di bawah tangan dengan sepengetahuan manajemen BUMN. Isu ini sudah lama terjadi, tapi sulit untuk diberantas karena pihak penguasa memiliki kepentingan akan hal ini.

Disini memang pentingnya BUMN menjadi perusahaan terbuka, lebih transparan atas transaksi bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnisnya. Sudah saatnya memutus mata rantai BUMN dari pengaruh kepentingan politis dan menempatkan BUMN sebagai ujung tombak penggerak ekonomi. Bila ini bisa dilakukan, akan banyak BUMN yang tumbuh besar menyamai BUMN Negara tetangga.