Begini Kalau “kerjo melu londo”

Perumpamaan “kerjo melu londo” atau kerja ikut belanda ini masih pantas diberikan pada system ketenagakerjaan kita. Dimana nasib masih belum berpihak pada buruh, dan pemerintah cenderung cuci tangan atau main bersih. Saat pemilu buruh menjadi kawan, tapi saat berkuasa menjadi musuh, digebuki saat unjuk rasa.

Begitulah nasib buruh kita menjadi obyek dan bukan subyek bagi ekonomi kita. Dipermainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, baik itu pengusaha maupun pemerintah. Sistem pengupahan yang diberikan tetap saja merugikan buruh, meski pemerintah menganggap sudah fair, karena sesuai dengan pertumbuhan ekonomi atau kondisi perekonomian.

Namun manajemen perusahaan itu dinamis, pengusaha selalu punya alasan menahan hak para buruh. Bisa dengan alasan ekonomi sulit, dollar mahal, listrik naik, BBM naik, bahkan pengusaha sering menahan hak buruh dengan mengalihkan keuntungan perusahaan ke modal usaha. Ini yang sering dilakukan hingga sedikit sekali keuntungan yang bisa diperoleh buruh dari kerja mereka.

Harusnya pemerintah bisa fair dalam melihat nasib buruh, bisa saja buruh diikutkan memiliki asset perusahaan atau saham perusahaan. Ini sebagai jalan untuk menghadang ulah pengusaha “tamak” yang tak mau membagi keuntungan perusahaan. Dengan ini buruh juga akan ikut memiliki perusahaan dan bisa meningkatkan kinerja maupun produktifitas buruh.

Model kepemilikan buruh pada perusahaan ini harusnya menjadi bagian dari system pengupahan. Jadi tidak melulu mengurusi jumlah kas yang harus diberikan perusahaan pada buruh. Sistem kepemilikan buruh pada perusahaan ini bisa menjadi jalan tengah bagi setiap deadlock perundingan masalah pengupahan.

Kondisi ini sudah sering terjadi dan masing-masing pihak tarik ulur dengan kepentingannya masing-masing. Pada akhirnya terjadi demo di jalan, dan pemerintah lebih memihak pengusaha dengan alasan keuangan perusahaan yang tidak cukup untuk menaikan gaji. Padahal semua ini hanya akal-akalan atau permainan pengusaha saja.

Disini perlu keterbukaan dari pengusaha tentang kondisi perusahaan. Ada masa pembagian keuntungan perusahaan yang fair malah akan meningkatkan kinerja buruh dan perusahaan. Pada akhirnya pula bisa membesarkan perusahaan dan membuat pengusaha menjadi lebih kaya.

Antrean Pencairan JHT, Bukan Bukti nyata PHK Masal?

Persoalan PHK masal sulit diambil acuannya, ini menjadi alat bagi pemerintah untuk selalu menghindar soal ini. Padahal antrean pencairan JHT sudah cukup menjadi bukti terjadinya PHK masal. Angkanya memang masih volatile, dari data yang masuk sudah mencapai jutaan, ini sudah bisa dilihat terjadinya PHK masal.

Sebenarnya simpang siur PHK masal ini tidak akan terjadi, bila pemerintah dalam hal ini sebagai regulator bisa update data secara on time. Dalam hal ini kinerja dinas tenaga kerja sedang diuji dalam memberikan data yang faktual, hingga tidak terjadi simpang siur soal PHK masal. Apalagi ada berita dari badan investasi yang mempertanyakan adanya PHK masal dengan memberi data “akan” banyaknya “rencana” investasi.

Suatu hal aneh membandingkan suatu yang belum terjadi dengan kenyataan yang ada. Mungkin saja badan investasi ini mempersoalkan kondisi investasi yang membaik, kok bisa terjadi PHK. Bisa jadi badan investasi ini tahunya mempromosikan investasi, tapi tak menguasai ruwetnya keuangan perusahaan akibat pelemahan rupiah.

Disini terlihat tidak professional saat pejabat berkomentar atas hal yang bukan bidangnya. Ini menambah buruk image tim ekonomi dalam menangani persoalan ekonomi yang sedang ruwet ini. Meskipun banyak kalangan yang makfum dengan ide pencitraan yang menjadi alasan terjadinya kasus ini.

Namun persoalan antrean pencairan JHT tetap harus dilihat sebagai evaluasi atas terjadinya PHK masal dan mencari penyebab serta memperkecil kemungkinan PHK masal ini berlanjut. Bagaimanapun juga PHK masal adalah indikator buruk bagi perekonomian, situasinya sering terlambat untuk ditindaklanjuti karena persoalan data yang lambat. Apalagi dinas tenaga kerja sering tidak memiliki respon yang cepat dalam menyikapi PHK masal ini.

Seperti biasa baru bertindak saat situasinya sudah memburuk, padahal PHK masal sebenarnya bisa dicegah dengan intervensi pemerintah atas nasib tenaga kerja. Namun banyak kalangan juga tak percaya pemerintah akan bisa cepat merespon PHK masal. Ini karena ada kepentingan dengan nasib perusahaan dan akses mereka ke kekuasaan.

Persoalan PHK masal biasanya akan dilihat pemerintah secara formal. Dengan memakai alasan aturan yang sudah dibuat sudah cukup melindungi nasib tenaga kerja. Padahal bukan itu inti dari PHK masal, ada persoalan lebih besar yang harus dipikirkan sesudah PHK masal.