Kemana Arah Kebijakan Subsidi Listrik?

Rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA menimbulkan polemik, hingga pemerintah urung melaksanakannya. Apabila dikaitkan dengan kebijakan penghapusan subsidi secara keseluruhan untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur, terlihat pemerintah menghadapi dilemma. Disatu sisi masih mengandalkan pertumbuhan konsumtif, disisi lain penghapusan subsidi bisa menekan angka pertumbuhan ekonomi kedepannya.

Ini terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat penghapusan subsidi BBM, telah menekan angka pertumbuhan ekonomi dibawah ekspektasi. Imbasnya tidak itu saja, penghasilan pajak yang diluar target adalah efek domino dari kebijakan penghapusan subsidi. Sampai-sampai merembet pada kondisi fiskal yang mengkawatirkan.

Semua ini akibat perhitungan yang kurang matang atau di luar perkiraan, meskipun banyak kalangan menilai langkah penghapusan subsidi mungkin tepat tapi strateginya yang salah. Strategi eksit dari dampak penghapusan subsidi tidak disiapkan secara matang, hingga pemerintah terbawa pusaran persoalan turunnya daya beli mayarakat.

Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang untuk menaikan daya beli masyarakat tidak terasa dengan segera. Akibatnya ekonomi cenderung melambat dan pemerintah kesulitan mencapai setiap target yang dicanangkan.

Demikian pula dalam penghapusan subsidi listrik yang tujuannya hanya memberi subsidi pada yang membutuhkan, juga menemui jalan buntu. Diperkirakan pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentang keberadaan UKM yang memanfaatkan subsidi listrik. Ini sangat berbahaya, karena penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA ini akan memukul kehidupan UKM kedepannya.

Apalagi dengan sebagian besar UKM berada pada sektor informal, maka golongan ini akan berada di luar radar pemerintah. Besar kemungkinan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA ini akan menimbulkan krisis ekonomi di kalangan bawah. Meskipun dalihnya akan menata subsidi listrik bagi yang benar-benar miskin, namun bisa kontra produktif dengan langkah memajukan industri UKM.

Sebagian besar korban PHK yang gagal mendapatkan pekerjaan, mengisi golongan UKM informal. Golongan ini jelas-jelas di luar data ekonomi yang dimiliki pemerintah.

Disini terlihat tidak jelasnya arah pemerintah dalam mengembangkan industri nasional terutama sektor UKM. Beban listrik yang terlalu berat bisa menghancurkan industri UKM ini. Apalagi kalau disuruh bersaing dengan produk cina yang tarif listrik industrinya sangat murah, maka terlihat pemerintah tidak berpihak pada industri nasional.