Indonesia Dilanda Krisis “Leadership”

Ulasan ini berdasar atas beberapa analisa lembaga keuangan dunia yang kredibel dan beberapa laporan media internasional atas kemunduran ekonomi yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun ini. Sebagai salah satu Negara emerging market yang pesat pertumbuhannya dalam beberapa tahun lalu, Indonesia nampaknya sudah disalib oleh banyak Negara yang notabene belajar pada perekonomian Indonesia. Kesimpulan analisa lembaga dunia ini berkutat pada infrastruktur dan leadership. Juga menurunnya harga komoditas yang membuat laju pertumbuhan GDP menjadi minus.

Demokrasi Indonesia memang melahirkan pemimpin-pemimpin yang unik dan spesial, tapi tidak serta merta membawa perekonomian menjadi lebih baik. Bila dilihat dari ajang pilpres maupun pilkada, cenderung menonjolkan pencitraan tanpa melihat program atau visi dari para kandindat. Padahal ini yang menjadi pokok persoalan lemahnya leadership di Indonesia.

Para pemilih cenderung berpihak pada pemimpin yang memiliki positif remark, meski tidak memiliki program yang jelas. Disini terlihat mereka yang media darling atau menguasai media akan memiliki elektabilitas yang tinggi dan bisa menang dengan mudah. Mereka yang modalnya besar atau didukung pemodal besar akan menang dengan mudah.

Ini terlihat dari medsos yang bisa dikuasai dengan mudah, padahal prestasinya itu-itu saja. Begitu mudah menjadi trending topik padahal prestasinya biasa-biasa saja. Ini dilihat dari kaca ekonomi dan investasi yang lemah serta dalam mengatasi masalah rutin tahunan di wilayah mereka. Banjir masih dimana-mana, tapi masih bisa menjadi calon yang trending di medsos. Ini membuat Indonesia seperti jalan di tempat dan cenderung mundur ke belakang.

Meski pada akhirnya memilih Sri Mulyani untuk memperbaiki kemunduran ekonomi, tapi disisi lain masih juga memilih pejabat publik yang pernah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ini membuat investor berpikir ulang atas leadership di Indonesia. Menariknya lagi seperti pilkada DKI yang menjadi barometer kepemimpinan nasional, terlihat lemahnya leadership yang dimiliki oleh Indonesia.

Para calon tidak memiliki program yang jelas atau visi yang tepat dalam menghadapi persoalan banjir dan macet. Juga dalam menghadapi tantangan jakarta 10 atau 20 tahun ke depan. Ini membuat masyarakat Jakarta akan menghadapi persoalan rutin tahunan menjadi tradisi, banjir dan macet seakan menjadi persoalan yang tidak bisa diatasi.

Padahal di era Sri Mulyani sebelumnya, Dahlan Iskan pernah memprediksi ekonomi Indonesia akan segera bisa menyalip ekonomi spanyol. Namun sepeninggal Sri Mulyani, perekonomian Indonesia cenderung merosot sampai saat ini. Jadi wajar bila lembaga keuangan dunia dan media internasional masih melihat lemahnya leadership menjadi peenyebab kemunduran perekonomian Indonesia. Investor juga cenderung engan masuk dan lebih memilih negara lain seperti myanmar, vietnam yang menjadi sorotan akan keberhasilan ekonominya keluar dari perlambatan ekonomi dunia.

Ini Penyebab Serapan Anggaran yang Lambat dan hampir Melumpuhkan Perekonomian

Sudah bukan rahasia lagi birokrasi di Indonesia dikenal sangat ruwet dan penuh korupsi. Kondisi ini membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif. Namun gerakan anti korupsi akhir-akhir ini malah membuat perekonomian menjadi hampir lumpuh.

Masuknya kembali kepolisian dan kejaksaan ke wilayah antikorupsi yang sudah dipegang oleh KPK, telah membuat perubahan signifikan di operasional birokrasi. Banyak pejabat birokrasi yang enggan dan terlalu berhati-hati dalam menangani anggaran yang akan berjalan. Ketakutan akan dipenjara, membuat mereka tak mau menjadi korban dari “agresifitas” penyidik anti korupsi.

Memang serba salah, bila dibiarkan korupsi akan menggerogoti perekonomian. Namun bila diberantas tuntas bisa melumpuhkan perkonomian itu sendiri, dan ini sudah terjadi dengan serapan anggaran yang sangat rendah. Diduga target pajak yang tidak terpenuhi, juga karena lambannya serapan anggaran ini.

Semua ini kembali ke system birokrasi yang sudah sangat kronis dan penuh korupsi. Apa yang bisa berjalan di birokrasi karena uang, tak ada uang tak akan jalan dan mandek di satu meja. Kondisi ini sudah sangat parah dan membudaya. Diturunkan dari pejabat atau staf sebelumnya ke generasi berikutnya.

Budaya uang pelicin ini memang sangat susah diberantas. Pihak birokrat selalu beralasan anggaran operasional tidak mencukupi atau gaji yang tidak mencukupi sehingga menarik uang dari pihak pemohon. Tentunya ini alasan yang sudah dibuat-buat, ini mengingat makmurnya para birokrat dibandingkan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Birokrasi Indonesia juga sangat lambat dalam reformasinya, seperti elektronisasi semua tata pengurusan aplikasi. Semua lebih pada teknis daripada system yang harus direformasi. Alatnya saja yang direformasi tapi sistemnya tidak. Orang masih harus bertatap muka dengan para birokrat sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.

Kondisi ini harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mereformasi birokrasi, bukan dengan membuat draf anti kriminalisasi pejabat proyek. Justru ini akan menambah subur korupsi di birokrasi. Reformasi total birokrasi perlu dilakukan, sebelum ekonomi akan lumpuh oleh langkah kebijakan yang tidak jelas.

Paket kebijakan ekonomi hanya membuat persoalan birokrasi menjadi lebih ruwet. Tidak memiliki grand desain yang mampu mengatasi korupsi dan lambatnya birokrasi. Ekonomi Indonesia jalan di tempat karena memang tidak menyelesaikan persoalan yang ada, tapi malah membuat persoalan yang baru.

Kenapa BI Nggak Berani Turunkan Rate?

Banyak kalangan meminta penurunan BI rate, namun BI enggan untuk melakukannya. Diduga tekanan pada rupiah yang masih berat, membuat BI tak mau mengorbankan posisi rupiah demi sesuatu yang tidak pasti. Meskipun alasan penurunan BI rate cukup logis, tapi bisa membuat blunder perekonomian.

Lihat saja amerika yang berencana menaikan suku bunga, kok berani-beraninya Indonesia menurunkan suku bunganya. Tentunya ini tindakan bunuh diri, apalagi dengan dengan gejolak eksternal yang tak kunjung reda. Lagian alasan untuk menurunkan BI rate masih terbilang kurang kuat.

Misal saat pemerintah meminta BI rate turun untuk menggairahkan pasar keuangan dalam hal ini pasar saham. Sebenarnya ada benarnya orang akan menghitung-hitung bunga deposito dengan keuntungan saham. Namun dengan posisi indeks yang masih minus, orang juga nggak berani masuk ke pasar saham, tentunya lebih memilih investasi yang berpendapatan tetap.

Dari contoh diatas terlihat alasan untuk menggairahkan saham bisa dinil-kan dengan pertimbangan yang lebih kuat. Pasar saham akan bergairah bila kondisi riil juga bergerak. Penurunan BI rate tidak serta merta akan menggerakan pasar saham.

Kalangan industri juga menginginkan BI rate turun, ini dengan alasan untuk menggerakan industri. Namun alasan ini masih bisa dinil-kan, ini mengingat andai BI rate diturunkan, produk industri masih kalah bersaing dengan produk cina. Juga diduga industri hanya menggunakan untuk perdagangan daripada menggerakan industri yang sesungguhnya.

Untuk menyaingi cina, industri harus mendapatkan paket kemudahan yang komplet. Mulai dari listrik murah, insentif ekspor, kemudahan aturan, disamping bunga kredit yang hanya salah satu dari sekian kemudahan. Semua ini tidak akan berefek pada industri bila tidak serentak diberikan.

Seringkali kontek penurunan BI rate dalam penilaian sisi yang berbeda hingga membuat situasi menjadi blunder. Mengharapkan BI rate turun dengan alasan yang kurang kuat. Saat ini rupiah memang masih dalam tekanan dan salah satu komponen untuk menghadang adalah BI rate disamping cadangan devisa yang sudah menipis.

Jangan samakan kasusnya dengan Cina ataupun India yang sudah menurunkan suku bunganya. Kasusnya beda, kedua Negara tersebut sudah memiliki posisi keuangan yang baik dan perdagangan yang bisa diandalkan. BI rate hanya bisa turun bila tekanan pada rupiah menurun atau paling tidak kinerja ekspor sudah sangat bagus seperti era 2008-2010.

Deflasi lagi, kemungkinan Daya Beli Masyarakat belum Pulih

Akselerasi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat nampaknya belum berhasil. Sisa anggaran masih sangat besar dengan tenggang waktu yang semakin menyempit. Sangat wajar bila deflasi yang terjadi lagi adalah masih lemahnya daya beli masyarakat.

Boleh dibilang sudah setahun lebih penghapusan subsidi BBM dan dampaknya begitu dalam. Melemahnya daya beli masyarakat telah memukul perekonomian Indonesia yang bertumpuh dari pertumbuhan konsumtif. Dengan kondisi yang tak kunjung membaik, maka koreksi angka pertumbuhan ekonomi oleh beberapa lembaga keuangan dunia cukup relevan.

Hanya memang pemerintah tidak pernah merespon pandangan pihak ketiga dengan perubahan kebijakan ekonomi yang lebih agresif. Selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan lebih dari “menghalau asap” daripada “memadamkan api” yang menjadi penyebab melambatnya ekonomi. Meski pemerintah bisa sembunyi dari faktor eksternal perlambatan ekonomi dunia, namun banyak Negara yang bisa dengan cepat keluar dari perlambatan ekonomi dan tumbuh lebih baik.

Indonesia terlalu sibuk dengan persoalan yang dibuat sendiri sehingga keluar dari arah pembangunan ekonomi yang lebih produktif. Penghapusan subsidi BBM benar-benar menyita seluruh energi pemerintah. Efek yang ditimbulkan sangat sulit untuk diatasi hingga merembet kemana-mana, menimbulkan efek domino dan terperangkap dalam persoalan yang dibuatnya sendiri.

Penghapusan subsidi BBM mungkin benar dengan resistansi yang minimal, namun ini tidak berarti mengabaikan efek yang ditimbulkan. Tindakan yang hanya menyisihkan sebagian dana dari penghapusan subsidi BBM bagi rakyat kurang mampu sudah tepat tapi kurang terarah. Harusnya dana dari subsidi BBM bukan untuk membangun infrastruktur melainkan memperbaiki daya beli masyarakat.

Boleh saja beralasan pembangunan infrastruktur akan mengerakan perekonomian, tapi tidak untuk jangka pendek. Padahal daya beli masyarakat ini sudah hancur oleh hantaman penghapusan subsidi BBM. Disini terlihat strategi yang digunakan pemerintah sudah salah arah.

Kebijakan yang diambil terlalu “polos” hingga terjebak oleh lubang yang digalinya sendiri. Bukan tidak mungkin perekonomian akan sulit bangkit dengan pola kebijakan yang itu-itu saja. Pola konsumtif yang masih terus diikuti tanpa mau bekerja keras untuk berubah menjadi lebih produktif.

“Slowly” dan tidak “Sure”

Kalau bicara soal kinerja sebenarnya lebih pada penilaian politis dan menimbulkan polemik. Mereka yang optimis bisa diartikan “pro”, sedang yang kritis bisa diartikan “anti”. Namun indikator ekonomi dan realita atau riil, tidak bisa dibohongi, seperti inflasi, angka pertumbuhan, nilai tukar, angka pengangguran, angka kemiskinan, semua ini bila nilainya pas-pasan sudah masuk kategori tidak memuaskan alias jelek kinerjanya.

Apalagi bila kondisi ekonomi tidak pasti, orang akan lebih senang menempatkan modalnya pada investasi yang berpendapatan tetap daripada pada investasi di sektor riil atau pasar keuangan (ORI laris manis). Pada ekonomi yang tidak pasti berarti memang iklim investasi sedang tidak mendukung alias kondisi perekonomian sedang tidak baik. Penilaiannya memang cenderung politis dan biasanya tidak akan bisa diterima oleh mereka.

Akibatnya mereka akan mempertahankan policy atau kebijakan yang sudah berjalan. Padahal kebijakan tersebut sudah gagal dalam menggerakan ekonomi atau keluar dari lesunya ekonomi. Memang serba salah, sulit memberikan kritik atau saran pada mereka.

Bila mau terbuka dan transparan, perbaikan harus dilakukan. Kebijakan yang tidak berhasil dalam menggerakan ekonomi harus dievaluasi secara indepeden. Lalu ambil saran dari lembaga independent ini atas perbaikan yang harus dilakukan. Sebelum semua terlambat atau terjadi lagi gejolak ekonomi yang sudah menunggu tahun depan.

Bila dilihat secara makro, memang perekonomian kita tak bisa lepas dari perlambatan ekonomi global. Kondisi ekonomi makro cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal. Setiap ada gejolak di luar, ekonomi terutama rupiah bergejolak dan mempengaruhi seluruh aspek ekonomi.

Sudah berbulan-bulan ekonomi berada dalam kondisi yang tidak pasti. Banyak investor asing yang hengkang dari pasar keuangan. Meski kondisi sempat membaik, namun belum mengembalikan pertumbuhan yang sudah pernah dicapai. Jadi dalam kisaran setahun ini saja masih minus pertumbuhan di pasar keuangan.

Bila melonggok ke sektor riil, nampaknya cukup sinkron antara data ekonomi dengan kenyataan di lapangan. Ambruknya sektor pertambangan dan industri tekstil, telah meningkatkan angka pengangguran dan naiknya angka kemiskinan. Ini juga sejalan dengan kondisi pasar keuangan, jadi dari sudut pandang ini saja sudah terlihat hasil dari kinerja ekonomi masih tidak memuaskan. Maka “slowly” dan tidak “sure”,mungkin lebih layak daripada “slowly” but “sure”. 

Ekonom Skotlandia Memenangkan Hadiah Nobel kategori Ekonomi tentang Kemiskinan

Angus Deaton seorang ekonom dari Skotlandia, Inggris berhasil memenangkan hadiah Nobel kategori ekonomi tahun ini. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia dalam rilisnya, menyatakan Angus Deaton dengan karya ilmiahnya tentang analisa pada konsumsi, kemiskinan dan kemakmuran, berhak atas hadiah hampir satu juta dollar, sebagai pemenang hadiah nobel.

Sudah menjadi kebiasaan, tiap tahun diumumkan pemenang hadiah nobel pada mereka yang berjasa di berbagai bidang. Sebenarnya awal mulanya hadiah Nobel bukan untuk kategori ekonomi. Namun sejak tahun 1968, bank sentral swedia memasukan kategori ekonomi dalam hadiah Nobel.

Memang tahun ini Angus Deaton yang beruntung, pria yang lahir tahun 1945 di Edinburg, Inggris, memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Inggris dan amerika. Saat ini dia bekerja di Universitas Princeton, amerika.

Karya Angus Deaton tentang analisa pada konsumsi, kemiskinan dan kemakmuran ini mengacu pada analisa pada belanja konsumen pada berbagai jenis barang maupun jasa. Analisa angus deaton ini juga menyangkut seberapa besar masyarakat membelanjakan pendapatannya sekaligus berapa yang ditabung.

Pihak Akademi ilmu pengetahuan kerajaan Swedia menghargai karya Angus Deaton sebagai karya bagi kemanusiaan, mengangkat kemiskinan dari sisi dimana orang bisa tetap hidup bahagia dengan pendapatan yang diperolehnya. Suatu yang mungkin harus diperhatikan oleh pejabat ekonomi dalam merumuskan kebijakan menyangkut daya beli masyarakat dan kebijakan soal kemiskinan.

Seringkali setiap ganti pemerintahan, ganti pula cara atau kebijakan soal kemiskinan. Mereka lebih mengeksploitasi kemiskinan untuk meningkatkan citra mereka dimata publik. Memang kemiskinan hanya menjadi alat politik semata, dan mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat miskin ini.

Tentu saja hal ini tak akan pernah mengangkat masyarakat miskin ini dari keterpurukan. Dimanja saat pemilu dan diabaikan saat berkuasa, itu sudah sering terjadi dan menjadi pola yang dengan mudah bisa dibaca. Tidak pernah sedikitpun serius mengangkat masyarakat ini dari jurang kemiskinan.

Tidak ada program atau kebijakan yang jelas dan bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah, tahun ini dari rilis terakhir menunjukan bertambahnya angka kemiskinan.

Deflasi: Sinyal Pemulihan Ekonomi?

Siapapun pasti menunggu dengan sabar adanya sentiment positif di perekonomian Indonesia, salah satunya deflasi pada bulan kemarin. Apalagi di tengah persoalan inflasi year on year yang masih tinggi, maka kabar deflasi ini membawa harapan baru. Meskipun banyak kalangan yang melihat dari sisi lain, akibat faktor hari raya yang membuat harga pangan mengalami deflasi.

Dari data BPS memang bahan pangan menyumbang deflasi terbesar pada bulan kemarin. Ini tak lepas dari momen bagi-bagi di hari raya. Selebihnya memang efek domino dari berlebihnya stok pangan membuat harga bahan pangan lainnya terkerek turun.

Lagian deflasinya sangat tipis sekali, sehingga sedikit sumbangsihnya bagi inflasi year-on year yang masih tinggi. Justru realitanya bila tak ada hari raya, sudah pasti akan terjadi inflasi. Ini karena memang posisi rupiah yang terus melemah dan harga-harga yang mulai terkerek naik.

Ini terutama harga barang yang ada komponen impor di dalamnya, sudah pasti akan menyesuaikan dengan posisi rupiah. Dari bulan kemarin saja sebenarnya rupiah terdepresiasi hampir 5 persen, dan harusnya cukup memberi dorongan inflasi yang lumayan besar. Namun nampaknya ekonomi masih terselamatkan oleh bagi-bagi di hari raya.

Ini bisa diartikan ekonomi masih dibantu oleh stimulus, bukan oleh kinerja perekonomian yang sebenarnya. Dari angka komponen pendorong deflasi memang bukan kinerja ekonomi, ini terlihat dari persoalan logistik yang tak kunjung usai. Pemerintah masih berkutat pada hal kecil tanpa pernah memperbaiki system logistik secara keseluruhan.

Ini membuat persoalan logistik akan menjadi pendorong inflasi ke depannya. Bisa jadi dengan kinerja pemerintah yang tidak berubah selama setahun ini, maka dalam jangka pendek persoalan logistik dan inflasi masih akan mewarnai perekonomian Indonesia. Mungkin saja harapan inflasi 1-2 persen tak akan pernah terwujud, paling hebat mungkin hanya bisa menekan di bawah 5 persen.

Disini pentingnya system logistik yang baik dalam menekan angka inflasi di bawah 2 persen. Soalnya bila angka inflasi masih berkutat di 4-5 persen, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terasa manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi terkikis habis oleh tingginya inflasi.

Saat Semua sudah Terlambat

Pelemahan Rupiah sudah cukup dalam dan membawa perekonomian ke gerbang krisis. Meski pemerintah tak mau disebut krisis, tapi sebenarnya perekonomian sedang menuju kearah itu. Ini tidak bisa dipungkiri dengan pelemahan rupiah yang sudah berdampak cukup luas pada perekonomian.

Lihat saja pada IHSG dimana terjadi aksi jual oleh investor asing yang terus menerus. Intervensi pemerintah atau investor domestik tak mampu menghadang sebuah “kepercayaan” yang sudah luntur. “Arus” yang mengalir sudah cukup deras kearah yang pasti, sebuah kejatuhan yang mungkin sangat tidak diharapkan.

Boleh dibilang pemerintah terlalu meremehkan apa yang terjadi, ini terlihat dari cara menghandel pelemahan rupiah yang seadanya, bahkan cenderung irasional. Rupiah butuh perhatian penuh, karena bila dibiarkan akan membawa perekonomian ke gerbang krisis. Persoalan rupiah tidak bisa dipecahkan dengan membangun infrastruktur saja.

Bila dilihat di media, nampaknya para pejabat lebih suka meresmikan proyek, ikut panen, bagi-bagi kartu atau hal-hal seremonial yang feodalis yang sudah ditinggalkan oleh Negara maju. Persoalan rupiah tidak bisa diremehkan, butuh perhatian yang penuh dan langkah yang strategis.

Persoalan rupiah sudah bukan lagi domain BI, karena menyangkut perekonomian yang lebih luas. Kebijakan yang diambil sudah bukan lagi masalah fiskal, regulasi, tapi sudah menyangkut anggaran yang diperlukan untuk membawa rupiah kembali stabil atau lebih berat lagi menguat terhadap dollar. Disini memang butuh perubahan fundamental pada perekonomian, bukan sekedar paket kebijakan ekonomi yang tak akan mampu menghadang pelemahan rupiah.

Mungkin bisa dimaklumi dengan usia pemerintahan yang singkat akan menemui kesulitan memecahkan persoalan berat pada rupiah. Ini terlihat dari cara mengatasi pelemahan rupiah yang konservatif, masih mengekor pada pemerintahan sebelumnya. Lihat saja indikator ekonomi mengekor kondisi perekonomian pemerintahan sebelumnya, bahkan cenderung lebih ceroboh hingga membuat terjadinya akselerasi pada pelemahan rupiah.

Bila dilihat pada grafik pelemahan rupiah, nampak ada pola konstan sejak tahun 2012 dan terjadi akselerasi pada beberapa bulan lalu. Ini menandakan situasinya sudah semakin memburuk atau terjadi kepanikan hingga kebijakan yang diambil menjadi kontra produktif dan semakin melemahkan rupiah. Lihat saja di pola pergerakan IHSG dan pola fluktuasi rupiah, ini menandakan situasinya sudah sulit untuk dikontrol dan sudah di luar kendali.

Arusnya sudah sangat deras untuk diarahkan, tinggal menunggu dampaknya yang satu persatu akan bermunculan. Dampak sosial-politik sudah mulai terasa, ini terlihat dari adanya pergerakan “rasa tidak puas” di tingkat elite. Bila pemerintah tak juga menyadari akan pentingnya persoalan rupiah ini, maka masalahnya akan bisa semakin memburuk.

Apa Dampak Positif dan Negatif dari Pelemahan Rupiah?

Pelemahan rupiah sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Bila dilihat dari grafik perjalanan rupiah, maka rupiah sudah melemah secara konstan sejak 2012 yang lalu. Hanya saja baru menjadi sorotan saat terjadi akselerasi dalam pelemahan rupiah. Lalu apa sebenarnya dampak positif dan negatif dari pelemahan rupiah?

Rupiah seperti mata uang lainnya yang menganut floating currency akan mengalami naik turun, layaknya sebuah barang yang diperdagangkan. Dimana permintaan naik, rupiah akan menguat. Begitu pula sebaiknya saat permintaan turun, maka rupiah otomatis melemah.

Ini terjadi saat ini, dimana permintaan rupiah lebih rendah daripada permintaan dollar, maka otomatis rupiah melemah. Namun ada keanehan, kenapa rupiah melemah terus secara konstan sejak 2011. Ada yang bilang kinerja ekspor yang anjlok mendorong pelemahan rupiah, meski banyak yang berasumsi perlambatan ekonomi mendorong pelemahan rupiah.

Semua ini sebenarnya ada mekanismenya, dimana saat rupiah melemah otomatis harga barang impor akan mahal dan permintaan impor akan menurun. Demikian pula saat rupiah menguat, maka kinerja ekspor akan menurun. Ada semacam balancing pada kurs mata uang dari sisi perdagangan.

Namun anehnya ini tidak terjadi pada rupiah, lihat pada gambar sejak 2011 rupiah mengalami pelemahan. Harusnya kinerja ekspor bisa terdorong, tapi yang terjadi malah sebaliknya, kinerja ekspor memble dan impor malah semakin besar. Anomaly ini bisa terjadi karena memang pasar Indonesia sudah dikuasai oleh barang impor terutama dari cina, yang tidak begitu terpengaruh naik-turunnya rupiah.

Ini karena cina memang mengontrol mata uangnya Yuan dengan ketat, akibatnya mekanisme pasar yang harusnya saat rupiah melemah, kinerja ekspor kita bisa naik tapi kenyataan jadi sebaliknya. Disini keuntungan dari pelemahan rupiah yang bisa digunakan untuk mengenjot ekspor, malah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

Harusnya memang barang-barang impor menjadi mahal dengan pelemahan rupiah dan ini bisa mengerem laju barang impor. Namun keuntungan ini tidak terjadi, karena memang barang impor dari cina ini sudah dimanipulasi harganya. Jadi pelemahan rupiah ini tidak sepenuhnya menguntungkan dari sisi ekspor, karena cina memang sudah melakukan perang dagang.

Justru pelemahan rupiah lebih besar dampak negatifnya bagi ekonomi Indonesia. Dampak negatif dari pelemahan rupiah sudah terasa dengan naiknya resiko investasi. Ini karena investasi akan susut oleh pelemahan rupiah sehingga banyak investor yang keluar dari portofolio investasi dalam bentuk rupiah.

Kondisi ini bisa terlihat di pasar keuangan, terjadi aksi jual di pasar saham dan menurunnya investasi asing. Tentu saja ini menambah beban pada rupiah, sehingga pelemahan rupiah semakin dalam. Pelemahan rupiah memang sedikit sekali memberi dampak positif dan malah lebih banyak dampak negatifnya.

Diperkirakan dampak pelemahan rupiah yang merugikan adalah terjadinya perlambatan ekonomi. Ini membuat pertumbuhan ekonomi bisa berpotensi turun tajam, bahkan mungkin stagnan atau nol pertumbuhannya. Bila dibiarkan pelemahan rupiah terus terjadi, ada kemungkinan pertumbuhan menjadi negatif alias ekonomi mengalami resesi.