Dilema Freeport dikelola BUMN

Sebenarnya pengelolaan Freeport sudah waktunya diserahkan ke Indonesia. Hanya memang menjadi dilemma saat BUMN yang harus mengelola industri tambang raksasa ini. Bukan karena BUMN tidak mampu, tapi karena manajemen atau SDM BUMN yang masih kurang professional, bisa membuat nasib Freeport seperti pertamina nantinya.

Siapapun tahu bagaimana pertamina yang merupakan BUMN besar dengan monopoli di usaha minyak, tapi pada akhirnya hanyalah perusahaan gendut tak bertenaga. Pertamina masih kalah dengan petronas, yang sebenarnya anak asuh sebelumnya. Pertamina tidak berkembang karena memang tidak dikelola secara professional, terlalu banyak kepentingan didalamnya.

Sebagai BUMN memang wajar peran Negara atau pemerintah dalam hal ini, tapi harusnya tidak sampai mengurusi hal-hal operasional. Harusnya pemerintah mengedepankan pengawasan daripada ikut mencampuri dapur BUMN yang hanya membuat perusahaan Negara ini tidak berkembang. Namun persoalan monopoli juga membuat BUMN ini semakin kalah bersaing dengan diri mereka sendiri.

Sudah banyak BUMN yang meminta PMN dan hanya memberatkan anggaran belanja Negara. Sumbangsihnya pada Negara amat minim, kebanyakan inefisiensi karena memang amburadul pengelolaannya. Mungkin sebaiknya BUMN ini dijadikan sebagai perusahaan terbuka, agar bisa ditingkatkan pengelolaannya sekaligus menjauhkan dari campur tangan politis.

Mungkin benar adanya penunjukan komisaris BUMN oleh pemerintah, tapi hendaknya diisi oleh orang yang kompeten di bidangnya. Juga harusnya diimbangi dengan komisaris independent untuk memutus mata rantai KKN atau nepotisme di dalam perusahaan Negara. Sudah lama BUMN ini kalau subkontrak proyek akan jatuh ke orang itu-itu saja, dalam hal ini orang yang memiliki hubungan dengan pejabat BUMN.

Tentunya ini yang menyebabkan inefisiensi dan korupsi, soalnya pasti akan ada penggelembungan harga tender subkontrak atau markup untuk menutup komisi pihak-pihak yang terkait. Inilah yang menyebabkan BUMN diragukan bisa membuat Freeport berkembang lebih besar lagi. Soalnya itu tadi inefisiensi dalam manajemen operasional yang hanya membuat perusahaan tambang raksasa ini, sama nasibnya seperti pertamina. Hanya jadi katak dalam tempurung, besar karena monopoli.

Sebaiknya memang Freeport menjadi perusahaan publik, dengan sahamnya dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan IPO 51 persen sahamnya di bursa efek Indonesia. Biarkan masyarakat yang memiliki Freeport dan dikelola secara terbuka dan professional.