Saving Ekonomi Indonesia Ala Sri Mulyani

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini, sudah mulai memasuki tahap recovery. Indonesia berusaha keras keluar dari bayang-bayang Cina yang saat ini masih belum menemukan formula yang tepat pada “crush landing” perekonomiannya. Ini ditandai dengan laju GDP Indonesia yang mulai berlainan arah dengan penurunan GDP Cina.

Sama seperti yang dilakukan oleh Cina, pemerintah Indonesia meningkatkan belanja Negara untuk melawan penurunan ekonomi. Meski berhasil menahan laju penurunan ekonomi, tapi excessive spending berbuah masalah baru. Rasio utang meningkat cukup tajam, apalagi dengan penurunan penerimaan Negara dari pajak, membuat kondisi fiscal atau keuangan Negara mulai mengkawatirkan.

Hutang untuk membayar bunga utang adalah salah satu akibatnya, menandakan ekonomi garuda sudah tidak sehat lagi. Meski masih menampik kemungkinan adanya krisis, kondisi fiscal yang ada, memang perlu diperbaiki dengan segera. Dengan akibat cutting spending alias pemangkasan anggaran menjadi solusinya.

Disamping sebenarnya pemerintah harusnya melihat akar persoalan dari kondisi fiscal yang tidak sehat ini. Banyak kalangan ekonomi maupun akademisi mengkritisi belanja pemerintah yang kurang terarah. Membangun infrastruktur memang perlu atau penting tapi dengan kondisi keuangan yang tidak sehat hanya melahirkan masalah baru di perekonomian Indonesia.

Pemerintah masih mengekor faham ekonomi pendahulunya dengan tumpuan ekonomi konsumtif untuk membangun perekonomian Indonesia. Padahal dengan turunnya nilai atau harga komoditas dunia, maka formula ini sudah “obsolete” atau kuno. Sudah tak mampu lagi menopang pertumbuhan ekonomi secara sehat.

Memang mau tidak mau Indonesia harus beralih ke ekonomi produktif, seperti korea  selatan yang bisa bertahan dari perlambatan ekonomi Cina. Industri harus diperbaiki, aturan ekspor impor harus diperbaiki juga. Defisit perdagangan dengan cina sudah harus diwaspadai.

Memang tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh Sri Mulyani ditengah anggaran yang tidak sehat. Tentu saja harus memperbaiki anggaran dulu, dengan konsekwensi penurunan belanja atau spending akan menahan akselerasi pertumbuhan GDP yang sudah mulai membaik ini. Namun pasar akan menyambut ini dengan outlook yang lebih positif, lebih optimis akan arah ekonomi ke depannya.

Kepercayaan pasar inilah yang akan menarik dana investasi yang lari selama beberapa tahun ini. Look like saving Indonesian economy just like saving mr president, hopefully Sri Mulyani not follow captain john miller’s faith in movie saving private ryan. 

Krisis Kas, Bukti Anggaran Belanja Negara tidak produktif

Penerimaan Negara dari pajak yang jeblok membuat pemerintah cukup stres. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi dibawah ekspektasi, maka dipastikan pilihan menambah utang akan dilakukan. Pemerintah tak mungkin blunder dengan memangkas anggaran belanja, karena angka pertumbuhan bisa tambah anjlok di akhir tahun.

Memang pilihan yang tepat adalah menambah hutang. Apalagi sebelumnya sukses menerbitkan ORI atau obligasi ritel yang overbooked. Diperkirakan pemerintah tak akan kesulitan menambah hutangnya lagi berapapun untuk menambal kekurangan kas sampai akhir tahun.

Cukup dilematis dengan keinginan yang besar untuk membangun dengan cepat dan segera, terbelenggu oleh kondisi keuangan yang tidak mendukung. Disini terlihat kesalahan persepsi dalam kebijakan yang diambil untuk menggerakan perkonomian. Pemerintah percaya bahwa program infrastruktur yang digenjot bisa memberikan impak dengan segera.

Padahal dari semua proyek infrastruktur yang dikerjakan adalah rata-rata memiliki jangka panjang manfaatnya. Mungkin saja pemerintah menunggu masuknya investor, dengan anggapan pembangunan berjalan maka investor akan masuk. Model kebijakan “warung kopi” ini sekali lagi tidak berhasil menarik investor.

Ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan investor, pemerintah beranggapan investor akan masuk dengan adanya pembangunan. Namun buat investor, mereka baru akan masuk bila system ekonomi sudah berjalan. Disini yang ada pembangunan sudah berjalan, tapi system ekonomi belum bergerak, sangat wajar bila investor masih enggan masuk.

Kesalahan inilah yang membuat penerimaan pajak jeblok, dibawah target yang dicanangkan. Kegagalan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan yang sudah dijalankan harusnya sudah harus dipelajari dan dirombak kedepannya. Mindset membangun akan menggerakan perekonomian sudah harus dikaji lagi, karena tidak selamanya benar.

Sekali lagi kebijakan “warung kopi” ini sudah harus dipinggirkan dulu. Pemerintah harusnya memanfaatkan anggaran yang ada untuk menggerakan perekonomian, bukan dengan cara membangun proyek infrastruktur besar-besaran yang belum tentu investor akan masuk. Justru bila pemerintah mau bekerja keras, alangkah baiknya anggaran belanja digunakan mendorong pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor.

Industri yang sempat hancur oleh masuknya barang-barang dari cina, sudah harus dibina lagi. Namun stop dulu masuknya barang-barang dari cina karena sangat merusak industri nasional. Industri nasional yang kuat akan bisa menggerakan perekonomian, dan ini jauh lebih murah pembiayaannya daripada mega proyek infrastruktur yang membuat anggaran belanja bisa jebol.

Memang Negara perlu membangun proyek infrastruktur, tapi harus diprioritaskan yang urgen dulu. Anggaran belanja harus bisa diputar secara kreatif agar bisa menghasilkan penerimaan pajak dengan segera. Kegagalan pemerintah mencapai target pajak yang dicanangkan berarti pula kegagalan pemerintah dalam memutar anggaran belanja yang produktif.

Tumbuh dari Utang, Tertekan oleh Utang

Penerimaan Negara yang jeblok membuat pemerintah tak punya pilihan lain dari memperbesar porsi utangnya. Diperkirakan pertumbuhan utang pemerintah lebih besar dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sehingga potensi utang membebani ketahanan fiskal semakin besar. Tidak dipungkiri terlalu besar dan terlalu konsumtif, itulah yang dihadapi pemerintah saat ini.

Apalagi dengan proyek infrastruktur besar-besaran, semakin membuat neraca keuangan semakin jeblok. Ada semacam mismanagement di pengelolaan keuangan Negara, meski selalu dibantah dengan kondisi neraca pembayaran yang masih oke. Namun gejolak rupiah beberapa waktu lalu harusnya menjadi pelajaran tersendiri atas potensi buruk dari membengkaknya utang Negara.

Ini cukup beralasan dengan kondisi ekonomi yang melambat, segala target penerimaan Negara yang tidak tercapai harusnya diikuti dengan revisi anggaran belanja pula. Namun pemerintah enggan melakukan itu dengan alasan tidak mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sedang dikejar. Padahal buat apa ekonomi tumbuh bila kondisi fiskal terancam dan tertekan. 

Memang suatu dilemma, dalam memilih prioritas dalam menimbang indikator ekonomi yang harus diutamakan. Pemerintah saat ini lebih fokus dalam membangun dan membangun, tanpa pernah kondolidasi keuangan yang sudah membahayakan ekonomi, malah boleh dibilang kritis. Ini berkaca dari banyak Negara maju yang sudah memangkas pengeluaran dalam anggaran untuk menekan utang yang membengkak.

Arah kebijakan ini nampaknya masih dikesampingkan oleh pemerintah kita. Padahal dengan posisi mata uang yang lemah, resiko utang yang dimiliki pemerintah jauh lebih besar dari Negara maju. Lihat saja di tren pelemahan rupiah, meski sempat bernafas beberapa waktu lalu.

Pada akhirnya rupiah tertekan lagi, memang posisinya rupiah akan terus melemah. Penguatan rupiah hanya akan permanent bila dilandasi neraca perdagangan yang bagus, dan ini tidak terjadi dalam jangka pendek maupun menengah. Dari kebijakan pemerintah yang terlalu konsumtif, jangan harap ada perbaikan neraca perdagangan secara signifikan.

Dengan kondisi ini, maka bisa diperkirakan rupiah akan melemah terus. Ini berarti pembengkakan utang Negara akan semakin menekan ketahanan fiskal. Defisit anggaran akan selalu “overshoot” dan bisa diperkirakan gejolak ekonomi akan terus terjadi.

Cadangan Devisa Turun Tajam buat Menghadang Pelemahan Rupiah

Rupiah dalam beberapa hari memang naik tajam hampir 5 persen. Diduga kenaikannya akibat dari intervensi BI di pasar keuangan. Tidak heran cadangan devisa turun cukup tajam untuk menahan pelemahan rupiah.

Posisi rupiah memang sangat kritis, dan berada di ambang psikologis yang memungkinkan jatuh lebih dalam bila tidak di-intervensi. Memang hasil yang diperoleh seimbang dengan penguatan rupiah. Meskipun sebenarnya untuk sementara waktu, karena rupiah akan bergejolak lagi.

Disini nampaknya para spekulan tersenyum senang saat cadangan devisa turun tajam. Ini berarti gejolak rupiah bakal bisa lebih besar saat kemampuan BI menjadi semakin terbatas untuk intervensi. Meskipun secara verbal BI akan intervensi lagi bila rupiah melemah, namun bisa jadi tak akan dilakukan atau intervensi dengan berat hati.

Posisi cadangan devisa yang terus tergerus sudah menandakan ada yang tidak beres di perekonomian Indonesia. Diduga manajemen fiskal yang buruk bisa menjadi penyebab utama. Diberitakan pula oleh BI, cadangan devisa juga dipakai untuk membayar utang dollar yang cukup banyak disamping untuk intervensi.

Ini pertanda buruk, bahwa pola pengelolaan utang sudah beresiko tinggi. Posisi utang yang sudah memberi gejolak pada rupiah dan indikator ekonomi, harus diwaspadai sebagai lampu merah dan harus segera diperbaiki tata kelolanya. Kebiasaan pemerintah menerbitkan surat utang sudah harus dikendalikan.

Utang yang membumbung tinggi, ibarat bom waktu yang bisa meledak seiring dengan gejolak rupiah. Bagaimanapun cadangan devisa akan menemui batasnya saat kebutuhan untuk membayar utang semakin tinggi, sedang pasokan dollar semakin turun akibat kinerja perdagangan yang buruk. Sudah beberapa tahun ini kinerja ekspor semakin menurun, oleh karena turunnya daya saing dan kebijaksaan ekonomi dari pemerintah sendiri yang kurang fokus.

Sebuah ironi saat rupiah melemah harusnya kinerja ekspor bisa ditingkatkan. Namun justru kebalikannya, kinerja impor yang semakin kuat. Ini membuat tata kelola fiskal menjadi semakin tidak sehat.

Utang yang membengkak dan impor yang tak terkendali akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Tidak saja merusak ketahanan fiskal, juga merusak fundamental ekonomi ke depannya. Apapun alasannya budaya utang ini sudah harus dirubah, bukan lagi untuk menutup belanja APBN tapi fokus pada industri yang produktif.

Paket Kebijakan tak Bertaring tanpa Perubahan Fiskal

Pemerintah boleh optimis bahwa paket kebijakan yang dikeluarkan bisa mengatasi kelesuan ekonomi. Namun pasar bisa bersikap lain terhadap “obral insentif” yang diberikan dalam paket kebijakan tersebut. Sebuah pemanis yang bisa berakhir dengan  pahit.

Bukan bermaksud pesimis, namun itu sebenarnya yang dirasakan oleh pasar. Saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan selalu dibarengi dengan pemberian stimulus, ada yang bilang disertai “operasi senyap”, karena memang pasar bergairah paska dikeluarkan paket kebijakan. Namun sebenarnya pergerakan pasar yang semu, ini karena memang gelontoran stimulus ini “tidak logis”.

Kondisi ini terlihat “belangnya” saat stimulus sudah habis, maka pasar kembali ke bentuk aslinya. Bagi pemain yang baru di pasar, tentu mengira adanya pemulihan. Namun bagi yang tahu fundamental ekonomi, pasti akan melihat anomaly dan melakukan profit taking.

Pemberian stimulus memang hanya dimanfaatkan oleh para “spekulan” tanpa bisa mempengaruhi psikologi pasar. Pemerintah mungkin beralasan pelemahan rupiah yang menyeret kelesuan ekonomi adalah akibat psikologi pasar yang tertekan, padahal dalam kasus ini tidak. Mungkin saja ada factor psikologinya, tapi dalam rasio yang kecil.

Persoalan yang dialami rupiah saat ini lebih dari serius dan bukan persoalan psikologi pasar. Fundamental ekonomi rupiah memang sudah memburuk sejak 2012, ini karena memang kondisi fiskal sudah tertekan sejak saat itu.

Selanjutnya administrasi atau pemerintahan saat ini masih mengekor kebijakan yang sama dalam mengelola kondisi fiskal yang lemah. Sudah pasti ini membuat rupiah tertekan dan apapun resep yang dikeluarkan tak akan bisa menyembuhkan kondisi fiskal yang sakit ini. Memang pemerintah harus keluar dari tata kelola fiskal yang memburuk sejak 2012 lalu.

Kondisi fiskal saat ini ibarat sebuah keluarga miskin dengan rumah yang hampir roboh, mau tak mau keluarga tersebut cari hutangan untuk membangun rumahnya. Padahal kondisi keuangannya sedang memburuk, justru lebih baik keluarga tersebut bekerja lebih keras. Saat keuangan membaik, baru lakukan perbaikan secara bertahap.

Kondisi fiskal rupiah memang seperti itu, memang sebaiknya perbaiki dulu kondisi fiskal. Perbesar penghasilan dari ekspor, genjot segala sektor yang bisa menghasilkan uang atau devisa, maka dengan sendirinya rupiah akan menguat dan ekonomi kembali pulih. Tindakan main hutang dan obral insentif atau stimulus hanya akan menambah buruk perekonomian.

Belajar dari Krisis Utang Yunani

Krisis utang Yunani sudah menunjukan tanda-tanda semakin memburuk. Resiko gagal bayar sudah di depan mata. Meskipun ada pertemuan dengan Negara donor, tapi belum menghasilkan kesepakatan yang pasti.

Yunani masih harus memberikan kesempatan pada rakyatnya lewat referendum untuk menyetujui proposal perjanjian dengan Negara donor. Bisa jadi hasilnya NO untuk proposal utang Yunani tersebut. Ini karena proposal tersebut akan membebani hidup rakyat Yunani.

Padahal selama ini bukan rakyat yang menyebabkan menumpuknya utang tersebut. kesalahan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara sebagai penyebab dari krisis utang dengan IMF ini. Seperti diketahui Yunani sudah menjadi pasiennya IMF, dengan batas jatuh tempo pada akhir Juni.

Bila tak mampu maka Yunani akan jatuh pada kondisi default dan pastinya Yunani akan keluar dari zona euro. Suatu yang akan membuat perekonomian di eropa jatuh ke dalam krisis. Meskipun share Yunani tidaklah besar, tapi secara system Yunani sudah menjadi bagian dari euro.

Bila yunani ambruk sudah pasti ekonomi eropa akan terseret pula, dan ini akan berpengaruh ke perekonomian global. Sebenarnya ada persamaan kondisi utang yunani ini dengan Indonesia. Hanya saja Indonesia sudah tak memiliki utang dengan IMF.

Kondisi utang Indonesia tiap tahun selalu naik, meskipun sempat dikelola dengan baik saat Sri Mulyani menjadi menkeu. Rasio utang terhadap GDP sudah menurun mendekati angka 20-an persen. Namun kembali naik saat ditinggalkan Sri Mulyani ke World Bank.

Saat ini utang Indonesia cenderung naik, dengan beban utang yang semakin berat. Ini karena kondisi mata uang rupiah yang melemah. Mau tak mau bebannya semakin berat.

Bisa jadi sampai akhir tahun rupiah akan tertekan oleh beban utang yang jatuh tempo. Setiap tahun anggaran belanja Negara tersedot oleh bayar utang yang semakin besar ini, bahkan boleh dibilang jadi gali lubang tutup lubang. Galinya malah semakin dalam, ini terlihat dengan porsi utang yang semakin besar.

Bila kondisi ini berlarut-larut bisa jadi Indonesia akan sama nasibnya dengan Yunani. Boleh dibilang tidak ada perbaikan indikator ekonomi selama dua kuartal ini. Cadangan devisa menurun, inflasi semakin naik, angka pengangguran yang naik pula. Semua ini harusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk meninjau lagi kebijakan ekonominya.

Bukan tidak mungkin kita akan jatuh seperti Yunani. Faktanya adalah utang yang semakin besar, sedang nilai rupiah yang semakin melemah. Ini sudah membuat tata kelola keuangan sudah tidak sehat lagi dan harus dibenahi.

Bila tak bisa mengelola ekonomi, lebih baik mundur saja dan serahkan pada yang ahli. Masih banyak yang kompeten seperti Sri Mulyani, mary elka pangestu yang bisa diandalkan dalam memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Jangan korbankan rakyat hanya untuk kekuasaan semata.