Antrean Pencairan JHT, Bukan Bukti nyata PHK Masal?

Persoalan PHK masal sulit diambil acuannya, ini menjadi alat bagi pemerintah untuk selalu menghindar soal ini. Padahal antrean pencairan JHT sudah cukup menjadi bukti terjadinya PHK masal. Angkanya memang masih volatile, dari data yang masuk sudah mencapai jutaan, ini sudah bisa dilihat terjadinya PHK masal.

Sebenarnya simpang siur PHK masal ini tidak akan terjadi, bila pemerintah dalam hal ini sebagai regulator bisa update data secara on time. Dalam hal ini kinerja dinas tenaga kerja sedang diuji dalam memberikan data yang faktual, hingga tidak terjadi simpang siur soal PHK masal. Apalagi ada berita dari badan investasi yang mempertanyakan adanya PHK masal dengan memberi data “akan” banyaknya “rencana” investasi.

Suatu hal aneh membandingkan suatu yang belum terjadi dengan kenyataan yang ada. Mungkin saja badan investasi ini mempersoalkan kondisi investasi yang membaik, kok bisa terjadi PHK. Bisa jadi badan investasi ini tahunya mempromosikan investasi, tapi tak menguasai ruwetnya keuangan perusahaan akibat pelemahan rupiah.

Disini terlihat tidak professional saat pejabat berkomentar atas hal yang bukan bidangnya. Ini menambah buruk image tim ekonomi dalam menangani persoalan ekonomi yang sedang ruwet ini. Meskipun banyak kalangan yang makfum dengan ide pencitraan yang menjadi alasan terjadinya kasus ini.

Namun persoalan antrean pencairan JHT tetap harus dilihat sebagai evaluasi atas terjadinya PHK masal dan mencari penyebab serta memperkecil kemungkinan PHK masal ini berlanjut. Bagaimanapun juga PHK masal adalah indikator buruk bagi perekonomian, situasinya sering terlambat untuk ditindaklanjuti karena persoalan data yang lambat. Apalagi dinas tenaga kerja sering tidak memiliki respon yang cepat dalam menyikapi PHK masal ini.

Seperti biasa baru bertindak saat situasinya sudah memburuk, padahal PHK masal sebenarnya bisa dicegah dengan intervensi pemerintah atas nasib tenaga kerja. Namun banyak kalangan juga tak percaya pemerintah akan bisa cepat merespon PHK masal. Ini karena ada kepentingan dengan nasib perusahaan dan akses mereka ke kekuasaan.

Persoalan PHK masal biasanya akan dilihat pemerintah secara formal. Dengan memakai alasan aturan yang sudah dibuat sudah cukup melindungi nasib tenaga kerja. Padahal bukan itu inti dari PHK masal, ada persoalan lebih besar yang harus dipikirkan sesudah PHK masal.

Proyek Kereta Cina di Amerika Latin Terbengkalai oleh Buruknya Ekonomi

Ambisi cina menjadi raksasa ekonomi di Amerika latin menemui kenyataan yang mengenaskan. Hampir semua mega proyek raksasa, termasuk jaringan kereta cepat di beberapa Negara di Amerika latin mengalami ketidakpastian, bahkan sebagian besar berhenti. Kebanyakan penyebabnya oleh kondisi Negara tersebut yang kurang kondusif ekonominya, disamping persoalan dana dari perusahaan cina yang mulai seret.

Memang Cina memiliki trilyunan dollar cadangan devisa, tapi tidak semua perusahaan cina cukup sehat dalam melakukan ekspansi bisnis. Apalagi ekspansi bisnisnya dilakukan di negara yang super rumit kondisinya, mulai persoalan korupsi, birokrasi, aturan hukum dan juga seretnya dana di pihak mitra bisnis. Mungkin kondisinya sama dengan ekonomi Indonesia saat ini.

Salah satu proyek kereta yang mandek adalah jaringan kereta api yang menembus hutan amazon di Brasil yang dikenal dengan devil railways. Diperkirakan proyek ini sudah menelan korban puluhan ribu tenaga kerja lokal dan berhenti oleh bermacam rintangan yang tidak logis. Hutan amazon dikenal memang rute yang sangat sulit ditembus, selain kondisinya masih alami juga hadangan aktifis lingkungan yang tak kunjung henti.

Berbagai kasus hukum terjadi mewarnai tender proyek yang memang penuh uang korupsi, tender yang tidak transparan serta manipulasi atau penggelembungan biaya proyek tersebut. Semua ini menandakan adanya hambatan yang sangat besar di pihak mitra perusahaan cina yang memang kurang professional. Disamping pula sudah mulai seretnya pendanaan dari pihak perusahaan cina.

Rata-rata memang kasusnya model konsorsium perusahaan cina dengan mitra lokal, dengan perusahaan cina sebagai pemegang saham mayoritas. Namun dalam perjalanannya menemui banyak hambatan non teknis. Kasus ini tidak hanya terjadi di Brasil, di Venezuela juga digagas proyek kereta cepat yang berhenti di tengah jalan akibat pendanaan dari pihak perusahaan Venezuela yang berhenti.

Kasus lain kereta cepat di Mexico, diperkirakan juga mengalami persoalan serius. Konsorsium yang dipimpin perusahaan cina juga dicurigai bermain mata karena pihak regulator atau pemerintah condong pada konsorsium cina tersebut. Proyek lain di Honduras, Peru, juga mengalami persoalan yang hampir sama kasusnya.

Semua ini menjadi tantangan tersendiri bagi ekspansi perusahaan cina di Amerika latin. Kondisi yang sama juga dialami di Afrika dan beberapa tempat lainnya. Diperkirakan akan terjadi polemik pula atas kemenangan proyek kereta cepat cina di Indonesia, sekaligus masa depan proyek kereta cepat Jakarta-bandung. Ini mengingat banyak pihak seperti Jepang yang cukup marah atas pemutusan secara sepihak oleh Jakarta atas kemenangan cina pada proyek kereta cepat ini.

Mungkinkah Daya Beli Terangkat dengan Menurunkan Harga BBM?

Polemik penyesuaian harga BBM kembali mengemuka, ini setelah daya beli masyarakat turun drastis. Diduga langkah pemerintah menghapus subsidi BBM telah menekan daya beli masyarakat ke titik terendah hingga ekonomi menjadi lesu. Apalagi diikuti PHK masal, maka tak ayal menurunkan ritme pergerakan ekonomi.

Pemerintah dengan berbagai cara berusaha menggerakan lagi perekonomian yang melambat akibat kebijakannya sendiri. Memang pemerintah telah melakukan kebijakan kontra produktif, dengan menaikan harga BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. Alasannya untuk menghindari tekanan pada keuangan Negara akibat beban subsidi BBM, suatu hal yang koinsiden dengan momen yang tidak tepat.

Praktis ekonomi mengalami perlambatan akibat langkah blunder ini, soalnya bila mau bersabar, mungkin kondisi ekonomi tidak memburuk seperti sekarang. Ada efek domino yang sulit dikontrol akibat dari penghapusan subsidi BBM. Rangkaian akibatnya membuat perekonomian menjadi melambat dan stagnan.

Sekarang pemerintah susah payah berusaha membangkitkan laju perekonomian yang sudah dirusaknya sendiri. Suatu hal yang sia-sia, berputar pada persoalan yang dibuatnya sendiri. Salah satu wacana yang mengemuka adalah menurunkan kembali harga BBM.

Pemerintah berharap penurunan harga BBM akan ada dalam kebijakan ekonomi jilid 3. Suatu yang mungkin terlambat atau sulit diharapkan hasilnya. Soalnya kondisinya sudah cukup parah, juga biasanya harga barang-barang tidak akan segera turun dengan menurunkan harga BBM.

Justru harga barang akan dengan cepat naik saat harga BBM dinaikan, bahkan jauh hari sebelum harga BBM naik, semua harga sudah naik duluan. Kondisi ini berbeda dengan saat harga BBM diturunkan, harga barang-barang akan sulit turun. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil dari penurunan harga BBM.

Bukan tidak mungkin wacana penurunan harga BBM hanya bersifat politis, tindakan ambigu karena sulit menemukan formula untuk menggerakan ekonomi yang sudah lesu. Pemerintah tak mau disebut krisis, dan menilai perlambatan yang terjadi akibat faktor eksternal. Padahal tanpa tekanan eksternal, kondisi ekonomi sudah melambat semenjak penghapusan subsidi BBM.

Apapun yang dilakukan pemerintah untuk menggerakan kembali perekonomian akan sulit menemui kesuksesan. Ini karena efek domino dari penghapusan subsidi BBM sudah cukup dalam, seperti rangkaian PHK masal sudah terjadi dan ini sangat sulit dikembalikan hanya dengan formula menurunkan harga BBM. Perlu kebijakan yang komprehensif dalam mengangkat kembali daya beli masyarakat, termasuk menciptakan kembali lapangan kerja baru.

Paket Kebijakan tak Bertaring tanpa Perubahan Fiskal

Pemerintah boleh optimis bahwa paket kebijakan yang dikeluarkan bisa mengatasi kelesuan ekonomi. Namun pasar bisa bersikap lain terhadap “obral insentif” yang diberikan dalam paket kebijakan tersebut. Sebuah pemanis yang bisa berakhir dengan  pahit.

Bukan bermaksud pesimis, namun itu sebenarnya yang dirasakan oleh pasar. Saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan selalu dibarengi dengan pemberian stimulus, ada yang bilang disertai “operasi senyap”, karena memang pasar bergairah paska dikeluarkan paket kebijakan. Namun sebenarnya pergerakan pasar yang semu, ini karena memang gelontoran stimulus ini “tidak logis”.

Kondisi ini terlihat “belangnya” saat stimulus sudah habis, maka pasar kembali ke bentuk aslinya. Bagi pemain yang baru di pasar, tentu mengira adanya pemulihan. Namun bagi yang tahu fundamental ekonomi, pasti akan melihat anomaly dan melakukan profit taking.

Pemberian stimulus memang hanya dimanfaatkan oleh para “spekulan” tanpa bisa mempengaruhi psikologi pasar. Pemerintah mungkin beralasan pelemahan rupiah yang menyeret kelesuan ekonomi adalah akibat psikologi pasar yang tertekan, padahal dalam kasus ini tidak. Mungkin saja ada factor psikologinya, tapi dalam rasio yang kecil.

Persoalan yang dialami rupiah saat ini lebih dari serius dan bukan persoalan psikologi pasar. Fundamental ekonomi rupiah memang sudah memburuk sejak 2012, ini karena memang kondisi fiskal sudah tertekan sejak saat itu.

Selanjutnya administrasi atau pemerintahan saat ini masih mengekor kebijakan yang sama dalam mengelola kondisi fiskal yang lemah. Sudah pasti ini membuat rupiah tertekan dan apapun resep yang dikeluarkan tak akan bisa menyembuhkan kondisi fiskal yang sakit ini. Memang pemerintah harus keluar dari tata kelola fiskal yang memburuk sejak 2012 lalu.

Kondisi fiskal saat ini ibarat sebuah keluarga miskin dengan rumah yang hampir roboh, mau tak mau keluarga tersebut cari hutangan untuk membangun rumahnya. Padahal kondisi keuangannya sedang memburuk, justru lebih baik keluarga tersebut bekerja lebih keras. Saat keuangan membaik, baru lakukan perbaikan secara bertahap.

Kondisi fiskal rupiah memang seperti itu, memang sebaiknya perbaiki dulu kondisi fiskal. Perbesar penghasilan dari ekspor, genjot segala sektor yang bisa menghasilkan uang atau devisa, maka dengan sendirinya rupiah akan menguat dan ekonomi kembali pulih. Tindakan main hutang dan obral insentif atau stimulus hanya akan menambah buruk perekonomian.

Stimulus Mereda, IHSG Memerah

Profit taking di bursa saham sudah bisa diduga setelah kenaikan yang cukup tinggi pada beberapa hari yang lalu. Apalagi dengan aksi beli yang irasional atau gelontoran stimulus oleh pemerintah. Bursa pada akhirnya kembali ke kondisi sebenarnya, dengan aksi beli oleh investor domestik dan aksi jual oleh investor asing.

Kondisi ini memang warna asli dari pasar keuangan, tanpa gelontoran stimulus maka IHSG akan terus memerah. Tekanan ini terjadi meski pemerintah sudah habis-habisan dalam memberikan insentif dan kemudahan investasi. Nampaknya investor masih pesimis akan prospek ke depannya.

Pemerintah masih saja belum melakukan reformasi ekonomi seperti yang diharapkan oleh pasar. Akibatnya net capitol outflow semakin membesar, dan ini terjadi hampir di semua Negara emerging market. Diperkirakan ini akan memukul pasar keuangan dan kondisi riil Negara tersebut, termasuk Indonesia.

Memang gejolak ekonomi global atau perlambatan ekonomi yang terjadi sudah mempengaruhi semua Negara berkembang. Indonesia yang selama ini memiliki kinerja yang mantap di bursa saham, harus rela menjadi yang terburuk dari beberapa bursa indeks dunia. Dari data terakhir IHSG sudah susut lebih dari 20 persen dalam setahun ini.

Pemerintah dengan daya upaya menghadang segala pengaruh perlambatan ekonomi dengan melakukan deregulasi investasi, memberikan insentif dan bantuan pada beberapa industri keuangan. Meskipun hasilnya tetap belum menyakinkan pasar, hendaknya pemerintah bisa evaluasi dan belajar dari kebijakan yang dikeluarkan.

Tentunya dengan evaluasi yang tepat akan diketahui, bahwa tidak ada langkah yang manjur selain reformasi total struktur ekonomi. Ini berarti harus merombak total anggaran belanja yang sebenarnya sudah lama tidak disukai oleh pasar. Meski anggaran sudah minim subsidi bagi energi, tapi masih menempatkan kondisi fiskal yang beresiko.

Pemerintah masih meniru cara lama dari pemerintah sebelumnya. Ini yang membuat pemerintah terjebak dalam laju perlambatan ekonomi. Padahal dengan kondisi yang sama, India berhasil keluar dari tekanan perlambatan. Banyak investasi yang mengalir deras ke India, jauh mengalahkan Indonesia. Sebagai Negara sama-sama emerging market, India lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat dalam mengaet investasi.

Deflasi: Sinyal Pemulihan Ekonomi?

Siapapun pasti menunggu dengan sabar adanya sentiment positif di perekonomian Indonesia, salah satunya deflasi pada bulan kemarin. Apalagi di tengah persoalan inflasi year on year yang masih tinggi, maka kabar deflasi ini membawa harapan baru. Meskipun banyak kalangan yang melihat dari sisi lain, akibat faktor hari raya yang membuat harga pangan mengalami deflasi.

Dari data BPS memang bahan pangan menyumbang deflasi terbesar pada bulan kemarin. Ini tak lepas dari momen bagi-bagi di hari raya. Selebihnya memang efek domino dari berlebihnya stok pangan membuat harga bahan pangan lainnya terkerek turun.

Lagian deflasinya sangat tipis sekali, sehingga sedikit sumbangsihnya bagi inflasi year-on year yang masih tinggi. Justru realitanya bila tak ada hari raya, sudah pasti akan terjadi inflasi. Ini karena memang posisi rupiah yang terus melemah dan harga-harga yang mulai terkerek naik.

Ini terutama harga barang yang ada komponen impor di dalamnya, sudah pasti akan menyesuaikan dengan posisi rupiah. Dari bulan kemarin saja sebenarnya rupiah terdepresiasi hampir 5 persen, dan harusnya cukup memberi dorongan inflasi yang lumayan besar. Namun nampaknya ekonomi masih terselamatkan oleh bagi-bagi di hari raya.

Ini bisa diartikan ekonomi masih dibantu oleh stimulus, bukan oleh kinerja perekonomian yang sebenarnya. Dari angka komponen pendorong deflasi memang bukan kinerja ekonomi, ini terlihat dari persoalan logistik yang tak kunjung usai. Pemerintah masih berkutat pada hal kecil tanpa pernah memperbaiki system logistik secara keseluruhan.

Ini membuat persoalan logistik akan menjadi pendorong inflasi ke depannya. Bisa jadi dengan kinerja pemerintah yang tidak berubah selama setahun ini, maka dalam jangka pendek persoalan logistik dan inflasi masih akan mewarnai perekonomian Indonesia. Mungkin saja harapan inflasi 1-2 persen tak akan pernah terwujud, paling hebat mungkin hanya bisa menekan di bawah 5 persen.

Disini pentingnya system logistik yang baik dalam menekan angka inflasi di bawah 2 persen. Soalnya bila angka inflasi masih berkutat di 4-5 persen, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terasa manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi terkikis habis oleh tingginya inflasi.

Mungkinkah ini Akhir dari Pelemahan Rupiah?

Dalam beberapa hari indeks bursa saham dan rupiah sama-sama kompak menghijau. Ini merespon kebijakan September 2 yang dinilai oleh pemerintah berhasil mengerem pelemahan rupiah dan pelarian investor asing di bursa. Namun benarkah ini semua sudah berakhir?

Meski pemerintah optimis, dunia usaha dan investor nampaknya masih ragu. Ini terlihat dari tekanan pada rupiah yang masih tinggi. Ada semacam keanehan di pasar keuangan maupun beberapa sektor riil akan adanya pergerakan positif yang merupakan dorongan dari stimulus yang dilakukan oleh pemerintah.

Boleh dibilang situasinya masih belum jelas atau abu-abu. Rupiah boleh saja sedikit bernafas lega untuk sementara waktu oleh gelontoran stimulus, namun perlu diketahui masih belum ada perubahan secara fundamental pada perekonomian. Kebijakan yang dikeluarkan masih sebatas insentif atau kemudahan, tidak menyentuh hal-hal fundamental yang menjadi penyebab pelemahan rupiah.

Tidak ada perubahan dalam anggaran belanja yang bisa mendorong ekonomi produktif. Pemerintah masih keukeuh dengan proyek infrastruktur yang telah dijalankan akan bisa menggerakan perekonomian, menarik investor masuk dan menguatkan rupiah. Suatu pertaruhan yang sudah bisa diketahui hasilnya.

Soalnya ini sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan ini tidak bisa menahan pelemahan rupiah yang konstan ini. Persoalan pelemahan rupiah sudah mendasar, sudah menyangkut fundamental perekonomian yang konsumtif yang tak bisa menguatkan rupiah. Apalagi di tengah perlambatan ekonomi global, kebijakan lips servis pemerintah ini sudah dilakukan oleh pemerintah cina dan tidak memberi hasil, bahkan dalam pertemuan terakhir tampak gubernur bank sentral cina putus asa akan langkah yang harus dilakukan untuk menahan perlambatan ekonomi ini.

Semua ini harusnya sudah menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi yang serius. Pertaruhannya adalah 250 juta penduduk Indonesia yang pelan-pelan menjadi lebih miskin akibat pelemahan rupiah. Bila melihat pada grafik pelemahan rupiah, harusnya pemerintah bisa menyimpulkan adanya pola yang konstan pada pelemahan rupiah akibat kebijakan ekonomi konsumtif.

Ini harusnya disikapi dengan perubahan mendasar pada system perekonomian menjadi lebih produktif, lebih berorientasi ekspor. Harusnya anggaran sudah digunakan sepenuhnya mengenjot sektor-sektor ekonomi produktif yang berorientasi ekspor. Langkah tim ekonomi tahun 2008-2011 hendaknya bisa dijadikan contoh akan perubahan ekonomi produktif yang berorientasi ekspor.

Bila pemerintah masih mengandalkan kebijakan stimulus atau insentif saja, maka tak akan memberi hasil yang signifikan. Permasalahan ekonomi akan sama saja mengekor kebijakan pemerintah sebelumnya. Itu tidak bisa diandalkan untuk menahan pelemahan rupiah.