Koreksi Pertumbuhan Ekonomi, Mengirim Sinyal Buruk di Bursa

Langkah pemerintah dan DPR yang sepakat mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi berdampak serius di bursa. Apalagi ini diikuti oleh lembaga keuangan dunia yang juga ikut mengoreksi angka pertumbuhan. Ini membuat prospek ekonomi ke depan bertambah suram.

Pasar keuangan juga semakin pesimis, dengan posisi rupiah yang melonjak turun dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini juga berimbas ke bursa, asing yang sudah melakukan aksi jual juga terus berlanjut. Dengan transaksi di bursa yang semakin mengecil.

Nampaknya segala kebijakan ekonomi yang diberikan tak mempan dalam mengendalikan ekonomi rupiah. Pasar selalu pesimis menyikapi setiap kebijakan yang dikeluarkan. Seakan semakin jauh dari harapan pasar, banyak kalangan usaha juga melihat arah ekonomi yang sudah bergerak jauh dari kondisi yang terjadi.

Disaat rupiah tertekan dan melemah, pemerintah masih antusias membangun proyek mercusuar dengan dalih infrastruktur. Bahkan tak punya uang atau anggaran bukan menjadi halangan, obligasi ritel diterbitkan untuk menutupinya. Kondisi inilah yang membuat pasar dan pelaku bisnis semakin pesimis.

Apa yang dilakukan pemerintah benar-benar mengikuti pola pemerintah Zimbabwe sebelum mata uangnya kolaps. Pengeluaran diluar kendali sedang pemasukan seret. Apapun dalihnya untuk membangun infrastruktur, pada akhirnya semain memberatkan kondisi fiskal dan memberi tekanan pada rupiah.

Kondisi ini sudah menjadi alarm, namun nampaknya pemerintah tak berubah pikiran. Bursa saham sudah menunjukan mosi tidak percayanya, asing terus-terusan keluar dari bursa. Diperkirakan ini akan menekan mata uang rupiah ke level yang tidak pernah disentuhnya, bahkan bisa menembus level terburuk dalam sejarah negeri ini.

Kondisi pelemahan rupiah yang sudah terakselerasi ini, harusnya menjadi alarm untuk mengkaji kembali kebijakan ekonomi yang telah dijalankan. Anggaran sudah seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat rupiah terlebih dahulu. Anggaran bisa digunakan untuk memperkuat kinerja ekspor.

Ini harus dilakukan all out oleh pemerintah dalam menahan pelemahan rupiah lebih dalam dan kaburnya investor asing di pasar keuangan. Situasinya sudah kritis, bila tak mau disebut krisis, sebaiknya segera mengambil langka fundamental. Langkah besar mereformasi perekonomian agar kepercayaan investor akan ekonomi kita bisa pulih.

Grafik Penguatan Dollar terhadap Emas dan Rupiah

Sepanjang satu tahun ini saja penguatan dollar sudah sangat tinggi. Hampir indeks semua komoditas maupun mata uang keok melawan dollar. Tak terkecuali komoditas emas yang sebenarnya safe heaven, masih kalah juga lawan dollar. Apalagi mata uang rupiah yang keok habis-habisan lawan dollar.

Diperkirakan keperkasaan dollar ini akan sulit diprediksi titik puncaknya. Ini mengingat ekonomi amerika sedang membaik dan indikator yang ditarget selalu terpenuhi. Tentunya tak ada yang bisa menghadang penguatan dollar lagi, apalagi bila suku bunga naik, dipastikan akan semakin perkasa.

Sebenarnya keperkasaan dollar ini bisa ditekan bila the fed mau memberi suku bunga negatif terhadap dollar. Wacana ini menguat ditengah gejolak ekonomi akibat penguatan dollar. Suku bunga negatif berarti apapun simpanan dollar akan terkena denda atau penalty.

Namun wacana inipun juga disanggah oleh banyak pihak yang melihat tak akan ada formula yang bisa menghadang penguatan dollar. Justru dengan interest rate negatif, dollar akan makin tambah “gila”. Nilainya bisa-bisa jadi kayak “barang antik” bukan lagi sebagai mata uang.

Penguatan dollar ini tak lebih dari reaksi keseimbangan pasar, saat dollar yang ada ditarik oleh yang buat. Diduga akan tercapai titik keseimbangan dimana dollar sesuai dengan jumlah di pasar keuangan dunia. Ini yang sulit untuk diprediksi dan akan menimbulkan bola panas yang liar kemana-mana.

Lihat saja di grafik penguatan dollar terhadap dollar dan rupiah. Tampak dollar sudah menguat lebih dari 10 persen terhadap emas. Demikian pula dengan rupiah, malah lebih parah lagi. Rupiah di-KO oleh dollar lebih dari 17 persen dalam setahun ini.

Diperkirakan penguatan dollar ini akan berlanjut, namun bukan berarti tidak bisa ditahan penguatannya. Bila kinerja perkonomian Indonesia membaik, pastinya bisa menghadang laju penguatan dollar. Bila pemerintah bisa mengenjot kinerja ekspor ke titik puncak seperti pada tahun 2011, maka dipastikan dollar bisa ditahan penguatannya.

Disini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan anggaran belanja sebaik-baiknya. Jangan menghambur-hamburkan untuk proyek mercusuar infrastruktur, tapi lebih baik gunakan anggaran untuk mengenjot ekspor. Iniyang akan menghasilkan dollar “produktif” dan bisa menguatkan rupiah secara permanent.

Menghitung Keuntungan Investasi di Obligasi Ritel

Pemerintah kembali merilis Obligasi Ritel atau ORI untuk membiayai anggaran belanja Negara. Kebutuhan dana yang diperlukan sekitar 20 trilyun rupiah. Diperkiraan Obligasi ini akan bisa terpenuhi mengingat tenornya 3 tahun dan bunganya 9 persen.

Bunga ORI ini jauh di atas bunga deposito saat ini yang maksimal di kisaran 8 persen. Tentunya akan banyak yang mengalihkan investasinya dari deposito ke ORI ini, karena memberi keuntungan lebih besar. Saingan dari ORI ini hanya bunga simpanan di BPR yang berani mematok angka 10 persen.

Tentunya menaruh uang di BPR akan lebih besar resikonya daripada mengisvestasikan pada ORI. BPR bisa dengan mudah tutup oleh pelemahan rupiah. Namun untuk ORI, mana mungkin Negara akan tutup atau kolaps. Meski jauh dari itu, diperkirakan sedikit sekali investor asing yang akan masuk membeli ORI ini.

Persoalannya tentu pada posisi rupiah yang terus melemah. Dengan rupiah yang melemah lebih dari 15 persen dalam setahun terhadap dollar, maka masih kalah dengan investasi di deposito dollar yang hanya memberi bunga 1,5 persen. Lho kok bisa?

Ini karena faktor pelemahan rupiah yang membuat investasi di ORI ini beresiko tinggi. Bagi investor domestik tentu tak masalah, tapi tidak bagi investor asing. Mari kita hitung angka kemungkinan keuntungan dan kerugin dari investasi di ORI ini.

Dengan asumsi rupiah yang akan terus melemah 15 persen pertahunnya, maka diperkirakan akan terjadi penyusutan nila rupiah sebesar 45 persen dalam setahun atau rupiah diperkirakan bisa tembus 20 ribuan, bila pemerintah tidak memiliki langkah mujarap untuk menghentikan pelemahan rupiah. Dengan asumsi ini saja, nilai investasi ORI dengan bunga 9 persen akan terkikis oleh pelemahan rupiah.

Namun bila pemerintah dengan gagah berani bisa menguatkan rupiah 15 persen ke posisi sebelumnya, maka investasi di ORI ini akan menguntungkan. Ini tentunya amat sangat berat, dengan pertimbangan inflasi yang masih di kisaran 4-5 persen pertahunnya, maka penguatan rupiah bisa sangat berat sekali atau kecil kemungkinannya.

Hitung-hitungan tentang keuntungan dan kerugian investasi di ORI ini memang tidak pasti, hanya memberi kemungkinan terburuk dan terbaik. Mungkin masih lebih baik bila tidak ada alternatif investasi yang menguntungkan. Soalnya ekonomi juga sedang lesu, lebih baik investasi di sesuatu yang pasti dan penghasilan tetap.

Bukan Krisis tapi Kritis

Polemik tentang kondisi ekonomi rupiah yang dilihat investor sebagai krisis dan disanggah oleh pemerintah, adalah lebih bersifat politis. Pemerintah nampaknya tak mau kondisi ekonomi didramatisir. Namun bagi investor maupun publik, kondisi ekonomi sudah terang benderang suram dan lesu.

Investor dan publik hanya ingin perekonomian menjadi lebih baik, dengan harapan pemerintah bisa keluar dari kondisi lesu yang tak boleh disebut krisis ini. Setahun sudah cukup lama untuk ukuran sebuah pembangunan, karena kategori jangka pendek sudah terlampaui. Dengan tenggang menuju kategori jangka menengah. Bila jangka pendek saja tak mampu keluar dari kondisi suram dan lesu, maka akan berpengaruh pada pembangunan berikutnya.

Kondisi rupiah yang menjadi sorotan investor maupun publik memang tidak menggembirakan. Sudah mengalami pelemahan terus menerus dan setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tak mampu menahan laju pelemahan rupiah. Bahkan dalam beberapa bulan ini mengalami akselerasi pelemahan yang lebih dalam.

Dari gambar di bawah ini sudah terlihat interval pelemahan rupiah sudah bukan puluhan, tapi ratusan rupiah. Ini menandakan ada semacam akselerasi dan ini tak mampu ditahan oleh pemerintah. Nampaknya pemerintah sudah mencoba segala cara, hingga panik dan sensitif terhadap isu yang berkembang.

Sebenarnya persoalan ekonomi bukan monopoli pemerintah. Bila ingin sukses, pemerintah harus mengikutkan seluruh komponen bangsa dan tidak sensitif atas usulan, saran maupun kritik yang berkembang. Masukan yang positif akan memperkaya data untuk implementasi atau eksekusi kebijakan ekonomi menjadi lebih baik.

Selama ini investor maupun publik sudah cukup sabar melihat posisi rupiah yang sudah turun cukup tajam. Dengan imbas dan dampak yang mulai terasa di sektor riil maupun kehidupan masyarakat. Investor sudah mengalami kerugian cukup banyak, sedang masyarakat mengalami penurunan perekonomiannya.

Kesabaran akan ada batasnya, saat kebutuhan hidup tidak terbeli, maka akan sulit untuk terus membayar kewajiban yang ada. Tentunya bisa timbul gejolak sosial dan efek domino yang sulit diperkirakan dampaknya bagi Negara. Persoalan ekonomi yang terus-terusan tak teratasi, akan menekan kehidupan masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial yang lebih buruk.

Disini perlu bagi pemerintah melihat lagi data ekonomi dan menganalisa dengan komprehensif. Ada persoalan mendasar yang harus diprioritaskan, dan ini tidak tersentuh di kebijakan yang dikeluarkan. 

Dollar “Toksit” bikin Rupiah tak akan pernah Menguat

Keberadaan dollar “toksit” ini semakin popular dan menjadi andalan pemerintah dalam menahan pelemahan rupiah. Padahal dollar “toksit” ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Ini terbukti dengan pelemahan rupiah yang sudah terjadi sejak lama. Lalu kenapa pemerintah masih bergantung pada dollar “toksit” ini?

Dollar toksit ini bisa dikaitkan dollar yang masuk lewat utang, investasi, apapun jenis dolar yang masuk tidak lewat perdagangan dikenal dengan dollar toksit. Sedang dollar yang bagus adalah dollar produktif, yang dihasilkan dari proses perdagangan ekspor dari produk-produk SDA, produksi maupun jasa. Dollar produktif ini dikenal menguatkan posisi rupiah secara permanent, lain dengan dollar toksit yang bersifat sementara dan memiliki kemungkinan besar merusak ketahanan rupiah.

Kita pernah mengalami aliran dollar produktif yang cukup besar, saat ekspor mencapai puncaknya pada tahun 2011. Selebihnya dollar produktif ini menurun tajam, seiring penurunan kinerja ekspor. Justru dollar toksit yang semakin banyak masuk, mulai dari naiknya utang pemerintah maupun swasta, investasi asing di bursa maupun sektor riil. Kenapa investasi asing masuk kategori dollar toksit?

Ini karena investasi asing ini pada akhirnya akan kembali ke negaranya, kecuali mereka bertahan dan menjadi WNI, suatu yang tidak mungkin. Justru WNI yang rata-rata eksodus keluar, seperti investor domestik yang membeli property di luar dan lebih betah disana. Memang penyebabnya komplek dan ini lebih politis ketimbang faktor ekonomi.

Selama ini pemerintah masih mengacu pada dollar toksit dalam kebijakan ekonominya. Demikian pula dengan rencana proyek infrastruktur yang sebagian besar memang untuk menarik investor asing. Langkah inilah yang bisa disebut kebijakan ekonomi salah arah, karena mengundang investor asing sama dengan memelihara dollar toksit.

Kita tidak tahu kenapa pemerintah lebih menyukai dollar toksit ketimbang dollar produktif. Selama ini pemerintah lebih fokus pada system ekonomi konsumtif daripada ekonomi produktif yang berorientasi pada ekspor. Ini bisa dilhat pada gambar dibawah yang dengan jelas membuktikan bahwa kebijakan pemerintah memang lebih memilih dollar toksit ketimbang dollar produktif.

Bila kebijakan dollar toksit ini terus dilanjutkan, maka rupiah dipastikan akan terus melemah. Sungguh ironi dengan keinginan pemerintah dalam menahan pelemahan rupiah, tapi kebijakan yang dilakukan justru memberi tekanan pada rupiah. Suatu kebijakan yang salah arah atau memang sudah tak mampu mengelola perekonomian?

Perlukah Harga BBM Turun untuk Menaikan Daya Beli Masyarakat?

Polemik harga BBM kembali menyeruak ditengah kelesuan ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Semenjak subsidi BBM dihapus, praktis harga-harga pada naik dan masyarakat kian tak mampu membelinya. Disini banyak kalangan yang tak sabar menunggu langkah pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi akibat penghapusan subsidi BBM.

Salah satunya dengan usulan menurunkan harga BBM untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Tentunya ini malah menjadi lingkaran setan, baru setahun subsidi dihapus eh mau diberi subsidi lagi. Suatu hal yang mungkin inefisiensi atau tindakan yang blunder.

Banyak kalangan memang masih belum bisa “move on” dari subsidi BBM yang sudah berurat akar dan menghidupi ekonomi nasional. Praktis saat subsidi BBM dihapus kehidupan masyarakat goyah dan tidak bisa bengkit lagi. Disini nampaknya persoalan timbul, dimana dana dari penghapusan subisi BBM ini ternyata tak mampu mengatasi ekses atau dampak dari penghapusan subsidi BBM.

Pemerintah juga tak mampu membuat kebijakan yang bisa menggairahkan ekonomi. Pemerintah nampaknya hanya pandai di teori, tapi pada realitasnya tak bisa mengatasi dampak lesunya ekonomi akibat penghapusan subsidi BBM. Bahkan polemik masih berlanjut dengan harga BBM yang belum begitu diterima masyarakat.

Memang banyak yang masih bergantung pada harga BBM ini, menandakan BBM masih menjadi sumber energi utama. Ini sebenarnya yang menjadi pangkal persoalan energi yang tak kunjug bisa diatasi. Sebenarnya kunci persoalan energi akan bisa diatasi bila diversifikasi energi bisa dilakukan.

Namun pemerintah dan masyarakat nampaknya sudah terjebak dengan persoalan harga BBM, suatu persoalan ruwet bagai benang kusut. Padahal dengan kondisi harga minyak dunia yang anjlok ini saja masih memberikan persoalan. Belum nanti bila harga minyak dunia naik, bisa dipastikan ekonomi akan kolaps.

Tentunya ini jangan sampai terjadi, maka dari itu pemerintah harus fokus dengan kebijakan yang sudah diambil. Menghapus BBM berarti memulai perang dengan inflasi akibat harga barang yang naik, maka disitulah kebijakan utama pemerintah dalam mengatasi inflasi. Pemerintah harus bisa menggerakan perekonomian dari dana subsidi BBM yang dihapusnya tadi.

Penggunaan dana subsidi untuk proyek infrastruktur sebenarnya baik, tapi tidak mengatasi inflasi dengan segera. Harusnya dana penghapusan subsidi BBM ini diutamakan untuk mengerakan ekonomi dulu, memperluas lapangan kerja yang bisa meningkatkan daya beli. Suatu yang blunder bila mengesampingkan dampak penghapusan subsidi BBM, yang ujung-ujungnya pemerintah kembali berkutat dengan persoalan yang dibuatnya sendiri.

Sekarang ini bermunculan paket kebijakan ekonomi yang sebenarnya merupakan langkah untuk mengatasi dampak penghapusan subsidi BBM. Jadi pemerintah sudah membuat persoalan dalam penghapusan subsidi BBM dan sekarang pemerintah sibuk mengatasi akibatnya. Suatu blunder karena terjebak dalam persoalan yang dibuatnya sendiri.

Merespon Suku Bunga Amerika, Asing mulai Masuk Kembali

Hampir beberapa minggu setelah “black Monday”, investor asing cenderung melakukan aksi jual. Namun sejak the fed menetapkan suku bunganya tak berubah, maka investor asing mulai meramaikan lagi bursa saham Indonesia. Meski posisinya masih net sell, tapi nilai transaksi asing ini sudah menyamai investor domestik.

Sebelumnya bursa didominasi oleh investor domestik dan emiten yang melakukan aksi buyback. Nampaknya sudah ada sedikit perubahan di bursa saham. Boleh dibilang keputusan the fed menahan kenaikan suku bunga amerika ini berdampak positif di pasar saham.

Namun diperkirakan tekanan jual atau profit taking masih cukup besar, hal ini karena investor asing masih belum yakin akan respon pemerintah terhadap keputusan the fed. Sebenarnya yang “punya gawe” adalah pemerintah dalam menjaga ekonomi rupiah, tapi selama ini selalu menjadi bulan-bulanan faktor eksternal. Hampir setiap kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah tak bisa menahan hantaman dari luar.

Boleh dibilang hampir sejak awal tahun ekonomi sangat lesu sekali, baik di bursa maupun di sektor riil mengalami masa yang suram. Investor dan publik seakan pesimis dengan langkah pemerintah yang tak kunjung bisa merubah keadaan. Bisa dipastikan ekonomi tidak akan pulih dengan segera, bila pemerintah masih berkutat dengan kondisi yang dihadapinya.

Kebanyakan persoalan ekonomi terjadi akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Justru pada beberapa kasus, pemerintah membuat sendiri persoalan dan kebingungan mengatasinya. Ini tercermin dari kebijakan menghapus subsidi BBM dan dampaknya yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah.

Banyak indikator ekonomi yang negatif akibat dari kebijakan yang kurang matang perencanaan maupun eksekusinya. Beberapa kalangan melihat sebagai incompetence di tim ekonomi, meskipun di mata investor sebenarnya ada pada kebijakan itu sendiri. Buktinya terlihat dari pemulihan ekonomi yang sangat lambat, bahkan bisa dilihat sebagai stagnan di ekonomi rupiah.

Di bursa sendiri juga terpengaruh oleh kondisi riil, dan pelemahan rupiah yang amat dalam. Pertumbuhan yang selama ini dipupuk, sudah hangus oleh kebijakan ekonomi yang dijalankan dalam setahun ini. Ekonomi tidak tumbuh malah hangus oleh arah kebijakan yang dilihat investor salah arah.

Beberapa pengamat percaya bahwa pemerintah berpijak pada analisa data yang dangkal. Persoalan yang terjadi dilihat berbeda oleh pemerintah sehingga kebijakan yang diambil tak mampu mengatasi gejolak faktor eksternal. Meskipun pemerintah sudah menyakinkan publik akan kondisi ekonomi yang ada, nampaknya hanya sekedar membangun optimisme tanpa aplikasi yang jelas.